PUNGUTAN BIAYA DI SMP MUHAMMADIYAH 2 PAGELARAN DINAS PENDIDIKAN DIMINTA TURUN TANGAN, LAPORAN SIAP DISERAHKAN

PUNGUTAN BIAYA DI SMP MUHAMMADIYAH 2 PAGELARAN DINAS PENDIDIKAN DIMINTA TURUN TANGAN, LAPORAN SIAP DISERAHKAN

update peristiwa
Minggu, 13 September 2026


Updateperistiwa.com, PRINGSEWU —  Sorotan masyarakat terkait pungutan biaya di SMP Muhammadiyah 2 Pagelaran kian meluas. Sekolah yang beralamat di Jl. Raya Karangsari, Kompleks Pendidikan Muhammadiyah, Pekon Karangsari, Kecamatan Pagelaran ini berada di bawah pembinaan utama Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu, yang kini secara resmi menjadi pihak utama yang dituju untuk memeriksa dan menindaklanjuti dugaan ketidakterbukaan pengelolaan dana serta pungutan biaya ke seluruh siswa.
 ( 13 / 9 / 2026 )


Seperti telah diberitakan sebelumnya, setiap siswa Kelas VII dibebani total biaya Rp 1.350.000,- belum termasuk besaran untuk Kelas VIII dan IX yang juga wajib dibayar seluruhnya. Padahal sejak tahun 2024, sekolah ini rutin menerima Dana BOS sekitar Rp 250 JUTA setiap tahunnya, disalurkan dalam dua tahap. Upaya konfirmasi awak media kepada Kepala Sekolah Bapak Tohirun hingga kini belum membuahkan hasil; nomor kontak yang tertera diketahui tidak aktif dan belum ada tanggapan tertulis apa pun.
 
 *LANGKAH AWAK MEDIA & MASYARAKAT
 
Karena belum ada penjelasan terbuka, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan dari pihak sekolah, awak media menyatakan:
 
Akan menyerahkan seluruh bukti, data, dan dokumen yang terkumpul secara resmi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu, sekaligus meminta pemeriksaan menyeluruh.

Meminta instansi berwenang untuk memeriksa:
- Rincian lengkap pemakaian Dana BOS Rp 250 JUTA/tahun sejak 2024;
- 
Dasar hukum dan izin resmi setiap jenis pungutan yang dikenakan ke siswa;
- 
Apakah biaya yang dipungut sudah disetujui instansi berwenang;

Apakah ada pungutan yang seharusnya sudah tertutup dari anggaran negara namun tetap dipungut ulang.
- 
Mencari kejelasan: Mengapa pungutan “sukarela” dijadikan syarat wajib? Ke mana total ratusan juta rupiah yang terkumpul dari orang tua setiap tahunnya?

 Mendorong transparansi penuh: Seluruh laporan keuangan sekolah wajib dibuka untuk diketahui publik, sesuai ketentuan undang-undang.
 
 *DASAR HUKUM YANG DIJADIKAN DASAR*
 
UU No. 2 Tahun 2026 Pasal 15 Ayat (1): Setiap pemungutan wajib jelas, wajar, dan sesuai kebutuhan nyata serta mendapat izin resmi.

UU No. 2 Tahun 2026 Pasal 20 Ayat (4): Pengelolaan dana pendidikan wajib terbuka dan dapat diperiksa masyarakat.

UU No. 2 Tahun 2026 Pasal 71 Ayat (2): Sekolah wajib melaporkan penggunaan dana secara berkala kepada wali murid dan instansi pembina.

UU No. 20 Tahun 2003 jo UU No. 3 Tahun 2022: Dana BOS harus dipakai sesuai petunjuk teknis; pungutan sukarela DILARANG dijadikan syarat wajib.
 
 PERNYATAAN AWAK MEDIA:
 
“Karena sekolah bernaung di bawah pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu, maka instansi ini berkewajiban memastikan aturan dipatuhi, dana negara dipakai benar, dan wali murid tidak dipungut biaya yang tidak seharusnya. Kami menunggu tanggapan resmi dari Dinas Pendidikan. Jika tidak ada tindak lanjut yang memuaskan, data akan diserahkan juga ke Inspektorat serta instansi pengawas lainnya. Segala jawaban yang masuk nanti akan kami muat utuh dan seimbang.”
 
Awak media terus memantau setiap perkembangan. Kasus ini akan terus dilaporkan sampai terjawab seluruh pertanyaan masyarakat secara terbuka dan jelas.

(Tim)