Updateperistiwa.com, PRINGSEWU — Awak media telah mengirimkan pesan konfirmasi resmi secara tertulis melalui pesan WhatsApp kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu, terkait pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 di PAUD Kober Kinasih 2, Pekon Karangsari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. ( 11 / 9 2026 )
Pesan konfirmasi dikirim pada hari Jumat, 11 September 2026, dengan penjelasan rincian pekerjaan yang ditemukan di lapangan serta daftar pertanyaan pokok yang membutuhkan penjelasan resmi instansi. Hingga berita ini disusun dan siap ditayangkan, belum ada jawaban maupun tanggapan apa pun yang diterima dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu.
*RINGKASAN INFORMASI YANG DIPERTAHANKAN:*
Bantuan bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 senilai Rp 140.789.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah), dikelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), dengan waktu pelaksanaan 90 hari kalender.
Berdasarkan keterangan langsung dari para pekerja di lokasi:
- Ruangan yang diperbaiki berukuran 8 meter × 10 meter, jendela terbatas jumlahnya, atap menggunakan rangka baja ringan, serta penambahan pagar samping berukuran 2 meter × 8 meter
-
- Campuran adukan memakai perbandingan 4 : 1, besi tulangan berukuran diameter 10 mm
-
- Para pekerja menyatakan: hanya mendapat perintah dari pihak sekolah, tidak mengetahui siapa pengawas yang bertugas, dan bekerja tanpa alat pelindung diri apa pun tidak ada helm, sepatu keselamatan, maupun perlindungan lain yang disediakan
*PERBANDINGAN NILAI DAN KETIDAKWAJARAN:*
Menurut Harga Satuan Pokok Kegiatan serta harga pasar yang berlaku di wilayah Kabupaten Pringsewu, pekerjaan dengan ukuran, bahan, dan volume seperti di atas lengkap dengan upah dan kelengkapan kerja wajarnya cukup Rp 60.000.000 hingga Rp 85.000.000,-. Sementara anggaran yang tercantum mencapai Rp 140 Juta lebih, sehingga selisih yang diduga terbengkak mencapai Rp 55 Juta hingga Rp 80 Juta rupiah, atau hampir dua kali lipat dari harga seharusnya.
Belum ada rincian harga satuan yang terbuka, belum ada laporan kemajuan, belum ada bukti pengawasan teknis, dan pelaksanaan terlihat mengabaikan standar keselamatan kerja sesuai UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
*KETERANGAN AWAK MEDIA:*
“Konfirmasi resmi sudah kami sampaikan secara jelas, lengkap, dan sopan sejak awal. Kami memberi waktu yang cukup untuk menjawab. Namun sampai saat ini belum ada tanggapan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu. Hal ini semakin memperkuat keraguan publik: mengapa instansi berwenang enggan menjelaskan rincian anggaran, pengawasan, serta kelayakan pekerjaan yang dibiayai uang negara?
Kami tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak Dinas Pendidikan untuk memberikan penjelasan kapan saja. Segala jawaban resmi akan kami muat utuh dan seimbang. Sampai ada penjelasan yang jelas dan terbuka, dugaan ketidakwajaran dan pembengkakan biaya ini tetap menjadi sorotan serta wajib ditelusuri oleh instansi pengawas berwenang.”
*DASAR HUKUM:*
UU No. 2 Tahun 2026 Pasal 15 Ayat (1): Anggaran negara wajib sesuai kebutuhan nyata dan harga wajar daerah.
UU No. 1 Tahun 1970: Wajib menjamin keselamatan tenaga kerja.
UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: Instansi wajib memberikan informasi yang diminta untuk kepentingan umum.
UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001: Anggaran yang tidak sesuai kenyataan dan tidak dipertanggungjawabkan dapat diduga merugikan keuangan negara.
Awak media akan terus memantau dan menunggu tanggapan resmi. Jika tetap tidak ada penjelasan, kasus ini akan diserahkan lengkap beserta seluruh bukti dan data ke Inspektorat, Kejaksaan Negeri, serta instansi pengawas terkait agar diperiksa secara menyeluruh.
(Tim)
