DUGAAN DANA PUAP Rp100 JUTA MANGKRAK DI GAPOKTAN WANA LESTARI PEKON MARGOSARI TANGGAL PENCAIRAN PERTAMA JADI KUNCI PERTANYAAN

DUGAAN DANA PUAP Rp100 JUTA MANGKRAK DI GAPOKTAN WANA LESTARI PEKON MARGOSARI TANGGAL PENCAIRAN PERTAMA JADI KUNCI PERTANYAAN

update peristiwa
Selasa, 08 September 2026


Updateperistiwa.com, PRINGSEWU —  Pengelolaan anggaran Dana PUAP (Penguatan Usaha Agro Pertanian) yang nilainya mencapai Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) di Gapoktan Wana Lestari, Pekon Margosari, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu, semakin memicu pertanyaan mendesak di kalangan masyarakat maupun anggota kelompok tani. ( 8 / 9 / 2026 )
 
Berdasarkan data resmi Kementerian Pertanian RI, program PUAP berlangsung dalam rentang tahun 2008–2013, sedangkan di Kabupaten Pringsewu penyaluran berskala besar tercatat gencar dialokasikan sejak tahun anggaran 2009, 2010, dan 2011. Hingga kini, belum ada kejelasan pasti mengenai tanggal pencairan pertama kali dana senilai Rp100 Juta tersebut masuk ke rekening atas nama Gapoktan Wana Lestari.
 
Sebelumnya, awak media telah mengirimkan pesan konfirmasi secara tertulis melalui WhatsApp sekaligus draf rilis berita kepada Bapak Nurhadi, Ketua Gapoktan Wana Lestari Pekon Margosari, memohon penjelasan terbuka demi transparansi dan informasi bagi masyarakat serta anggota Gapoktan. Langkah ini dilakukan agar pihak terkait diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengklarifikasi, meluruskan, atau melengkapi data sesuai prinsip jurnalistik dan ketentuan hukum yang berlaku.
 
Namun hingga berita ini diturunkan, permohonan konfirmasi maupun draf yang dikirimkan belum mendapatkan jawaban maupun tanggapan apa pun. Sebaliknya, pihak Ketua Gapoktan justru menyampaikan ancaman bahwa pengiriman informasi tersebut dapat dilaporkan sebagai dugaan pencemaran nama baik, fitnah, atau pelanggaran etik jurnalistik.

Menurut penjelasan hukum dan aturan pers: tindakan awak media SUDAH BENAR SEPENUHNYA. Mengirim draf terlebih dahulu untuk diklarifikasi justru merupakan bentuk ketelitian tinggi. Selama informasi disampaikan sebagai "dugaan", didasari data yang wajar, dan dikonfirmasi terlebih dahulu  maka tidak memenuhi unsur pencemaran nama baik, fitnah, maupun pelanggaran UU ITE. Selain itu, UU Pers No. 40 Tahun 1999 Pasal 5 ayat (2) mewajibkan setiap pihak yang dikonfirmasi untuk memberikan tanggapan. Diam dan tidak menjawab adalah kelalaian pihak sendiri, bukan alasan menuduh media salah. Ketidaktanggapan ini justru semakin memperkuat dugaan adanya ketidakberesan dalam pengelolaan dana tersebut.
 
*HAL-HAL YANG MENJADI SOROTAN & DUGAAN MANGKRAKNYA DANA:*
 
 Buku Rekening Bank: Tanggal Transaksi Masuk Rp100 Juta Pertama Kali Belum Diketahui
 
Hal paling mendasar yang menjadi kunci seluruh pertanyaan adalah tanggal pencairan pertama kali dana sebesar Rp100.000.000 masuk ke rekening atas nama Gapoktan Wana Lestari. Masyarakat maupun anggota kelompok tani belum mengetahui secara pasti kapan tepatnya uang tersebut dicairkan apakah pada tahun 2009, 2010, atau 2011 sebagaimana pola penyaluran umum di Pringsewu. Tanggal cetak transaksi masuk di buku rekening bank adalah bukti paling sah dan pertama-tama yang harus ditunjukkan untuk menjelaskan sejak kapan dana itu dikelola. Hingga kini, buku rekening tersebut belum dapat diperlihatkan kepada pihak yang berkepentingan.
 
📌 Dana Rp100 Juta Diperkirakan Sudah Masuk Sejak 2009 ,2011, Namun Hasilnya Tidak Terlihat
 
Jika merujuk pada pola penyaluran PUAP di Kabupaten Pringsewu, kemungkinan besar dana tersebut sudah diterima sejak tahun 2009, 2010, atau paling lambat 2011. Artinya, dana tersebut telah berada di tangan pengurus selama lebih dari 15 tahun. Namun yang sangat disayangkan, selama kurun waktu lebih dari satu dekade itu, belum terlihat dampak nyata bagi kemajuan kelompok tani. Dugaan kuat dana tersebut mangkrak dan tidak berputar sebagaimana mestinya, sehingga tidak memberikan keuntungan apa pun bagi anggota.
 
*Realisasi* Penggunaan Dana Tidak Jelas  Modal Bergulir, Mesin, Gudang, atau Kendaraan?
 
Dana PUAP sejatinya diperuntukkan untuk modal usaha bergulir, pengolahan hasil pertanian, pemasaran, serta sarana prasarana kelompok. Namun hingga kini belum ada rincian jelas: apakah dana Rp100 Juta tersebut dipakai untuk mesin pengolahan, gudang, kendaraan, beli gabah, atau keperluan lain? Tanpa adanya bukti transaksi di rekening bank, masyarakat semakin sulit percaya bahwa dana itu benar-benar dipakai untuk kepentingan kelompok tani.
 
 *Hasil Nyata Belum Dirasakan Sama Sekali  Lebih 15 Tahun Tidak Ada Perubahan*
 
Anggota kelompok tani mengaku belum merasakan dampak positif apa pun. Belum ada kejelasan apakah harga jual hasil tani meningkat, apakah modal usaha berjalan lancar, dan apakah ada keuntungan yang dibagikan kepada anggota. Jika benar dana Rp100 Juta itu dikelola sejak 2009–2011, sudah seharusnya Gapoktan Wana Lestari menjadi contoh yang maju dan sejahtera. Faktanya hingga kini belum ada kemajuan yang berarti.
 
 *Pembukuan, Laporan Pertanggungjawaban, Serta Buku Rekening Bank Tidak Dapat Ditunjukkan*
 
Hal yang paling mencurigakan adalah belum adanya pembukuan, laporan keuangan, maupun buku rekening bank yang dapat ditunjukkan kepada anggota maupun masyarakat luas. Laporan Pertanggungjawaban yang seharusnya transparan dan dapat diakses, hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya. Jika dikelola dengan benar sejak awal, mengapa bukti paling dasar seperti buku rekening bank saja tidak bisa ditunjukkan?
 
*DASAR HUKUM YANG BERLAKU:*
 
- UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 3 & Pasal 9 Setiap informasi kegiatan penyelenggaraan negara wajib terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pemohon Informasi. Setiap Badan Publik wajib memberikan pelayanan informasi secara cepat, tepat, dan sederhana.
- 
- UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 88  Desa wajib mengembangkan sistem transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pemanfaatan bantuan yang bersumber dari APBN maupun bantuan pihak lain.
- 
- Peraturan Menteri Pertanian tentang PUAP  Pengelolaan Dana PUAP wajib dilakukan secara transparan, akuntabel, tertib administrasi, serta pembukuan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota kelompok dan instansi terkait. Dana wajib digunakan untuk kegiatan produktif dan dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan anggota.
- 
- UU No. 28 Tahun 1999 Pasal 3 ayat (1)  Penyelenggaraan negara harus bebas dari kolusi, nepotisme, dan korupsi, serta wajib menyelenggarakan pertanggungjawaban penyelenggaraan negara secara transparan.
- 
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Pengelolaan keuangan wajib tertib, memiliki bukti transaksi yang sah dan lengkap, serta dapat diperiksa kapan saja oleh pihak yang berwenang.
- 
- UU No. 40 Tahun 1999 Pasal 4, 5, & 12 Meliput fakta dan kepentingan umum adalah tugas sah jurnalistik; pihak terkait wajib memberi tanggapan jika dikonfirmasi; mengirim draf terlebih dahulu bukan pelanggaran, justru bentuk ketelitian.
- 
- UU No. 2 Tahun 2026 Pasal 8 ayat (1–2)  Menyampaikan dugaan yang disertai upaya konfirmasi bukan tindak pidana; sebaliknya menghalangi atau mengancam wartawan dapat diproses hukum.
 
*DESAKAN AWAK MEDIA DAN MASYARAKAT:*
 
"Kunci dari seluruh pertanyaan ini ada pada Buku Rekening Bank Gapoktan Wana Lestari  khususnya tanggal cetak transaksi masuk (kredit) senilai Rp100.000.000 pertama kali. Itu adalah bukti paling dasar dan paling sah. Mengapa hal sederhana itu sulit untuk ditunjukkan? Kami memohon kepada Bapak Nurhadi, Ketua Gapoktan Wana Lestari Pekon Margosari, untuk segera menunjukkan buku rekening bank tersebut beserta seluruh rincian penggunaannya secara terbuka dan transparan. Jika tidak ada hal yang disembunyikan, mengapa harus takut untuk menunjukkan bukti transaksi?"
 
"Pihak Dinas Terkait Kabupaten Pringsewu diminta untuk turun langsung melakukan pengecekan dan pemeriksaan pembukuan serta buku rekening bank Gapoktan Wana Lestari. Telusuri sejak kapan dana Rp100 Juta itu masuk, kemana saja dipakai, dan apa hasilnya selama ini. Jika ditemukan penyimpangan, dana mangkrak, atau ketidakberesan lainnya, harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku dan diminta pertanggungjawabannya secara nyata. Jangan sampai dana rakyat yang diperuntukkan bagi kemajuan petani justru hilang tanpa jejak dan tanpa pertanggungjawaban yang jelas."
 
( Tim )