Updateperistiwa.com, Palu — Rencana pemindahan pelayanan kapal PELNI dari Pelabuhan Pantoloan ke Pelabuhan Donggala mulai mendapat sorotan dari masyarakat Kabupaten Parigi Moutong, khususnya kalangan muda di wilayah Parimo.
Fandi Alang, pemuda asal Desa Bosagon, Kecamatan Ongka Malino, mengatakan keberadaan PELNI di Pantoloan selama ini menjadi akses penting bagi masyarakat Maleali Sampai Moutong dan kawasan transmigrasi yang membutuhkan transportasi laut antardaerah
Menurut Fandi, masyarakat Parimo selama ini harus mengatur berbagai cara agar dapat mengakses PELNI di Pantoloan dengan biaya yang terjangkau. Sebagian warga memilih patungan kendaraan, sementara lainnya membawa kendaraan sampai Taweli kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan ojek menuju Pantoloan.
“Kami dari wilayah utara sangat terbantu dengan adanya PELNI di Pantoloan. Selama ini kami patungan mobil bersama-sama untuk menuju Pantoloan. Ada juga yang membawa kendaraan sampai Taweli, kemudian lanjut naik ojek. Itu semua kami lakukan untuk menekan biaya perjalanan,” ujar Fandi.
Ia menegaskan, apabila pelayanan PELNI dipindahkan ke Donggala, masyarakat Moutong bukan hanya menghadapi persoalan jarak, tetapi juga tambahan biaya, waktu tempuh, dan beban perjalanan.
“Kalau dipindahkan ke Donggala, tentu kami yang berada di Moutong akan semakin terbebani. Jaraknya bertambah, ongkos bertambah, waktu perjalanan juga bertambah. Pemerintah harus melihat kebijakan ini dari sisi masyarakat yang benar-benar menggunakan layanan PELNI, bukan hanya dari sisi pengaturan pelabuhan,” tegasnya.
Fandi juga mengingatkan bahwa Pantoloan bukan hanya menjadi akses bagi masyarakat Kota Palu. Pelabuhan tersebut selama ini turut digunakan masyarakat dari wilayah lain, termasuk masyarakat Parigi Moutong bagian utara.
Karena itu, ia meminta agar kepentingan masyarakat pengguna jasa turut menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan pelayanan transportasi laut.
“Kami tidak bermaksud mempersoalkan Donggala. Yang kami persoalkan adalah akses masyarakat. Jangan sampai karena perubahan kebijakan, masyarakat Moutong dan masyarakat transmigrasi justru mendapatkan beban baru. Kalau Pantoloan masih bisa melayani masyarakat, kenapa harus dipindahkan?” katanya.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan transportasi benar-benar memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama masyarakat yang secara ekonomi sangat mempertimbangkan biaya perjalanan.
“Bagi kami sederhana: PELNI di Pantoloan sudah sangat membantu. Jangan cabut akses yang sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kami berharap PELNI tetap di Pantoloan dan pemerintah mempertimbangkan suara masyarakat Moutong,” pungkas Fandi