updateperistiwa.com, Menindaklanjuti laporan yang disampaikan, tim gabungan yang dipimpin Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) bersama Dinas Lingkungan Hidup (LH) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pringsewu telah turun langsung melakukan pengecekan ke lokasi di Dusun Pagar Sari, RT 001 RW 003, Pekon Fajar Agung Barat, Kecamatan Pringsewu.
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang disusun saat peninjauan, tim telah memberikan perintah agar seluruh kegiatan di kawasan tersebut segera dihentikan sementara. Pemeriksaan ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan:
- UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 50 ayat (3) dan Pasal 78
- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 35 dan Pasal 98
- UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 38
Pada saat pengecekan, tim tidak dapat bertemu secara langsung dengan pemilik maupun pengelola lahan. Oleh karena itu, perintah penghentian kegiatan serta seluruh isi berita acara disepakati akan disampaikan oleh Kepala Pekon Fajar Agung Barat kepada pihak yang bersangkutan.
Menurut informasi yang diterima, pemilik atau pengelola lahan diduga berasal dari luar daerah. Selain itu, terdapat dugaan bahwa pihak di lingkungan RT setempat turut terlibat dalam pengelolaan kegiatan tersebut.
Merespons perkembangan ini, Wakil Bupati Pringsewu, Umi Laila, memberikan tanggapan resmi:
“Masih kami telusuri siapa sebenarnya pemilik atau pihak yang mengelola kegiatan ini. Nanti akan saya temui secara langsung untuk mendapatkan keterangan yang jelas dan memastikan semuanya sesuai aturan.”
Neki Irawan, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Komite Wartawan Indonesia (DPC KWI) Kabupaten Pringsewu menyampaikan pernyataan:
“Kantor sekretariat kami berada persis di bawah kawasan bukit tersebut, sehingga setiap hari kami dapat memantau langsung jalannya kegiatan. Melihat fakta bahwa kegiatan kembali berjalan begitu saja sesaat setelah tim pemeriksa meninggalkan lokasi, seolah-olah merasa kebal hukum, maka kami meminta agar kegiatan yang dapat membahayakan keselamatan warga sekitar ini harus segera dihentikan dan ditutup permanen jika pihak pengelola tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen perizinan yang sah dan lengkap.
Kami juga meminta agar pengelola serta pihak yang diduga terlibat segera dipanggil untuk dimintai keterangan dan menunjukkan bukti dokumen perizinan yang lengkap. Apabila tidak dapat menunjukkannya, maka proses hukum harus dijalankan secara tegas terhadap para pelaku sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kami yakin Wakil Bupati Umi Laila akan berpihak kepada seluruh warga yang berada di Kabupaten Pringsewu, apalagi jika terbukti kegiatan ini tidak memiliki izin resmi. Pekerjaan tersebut sangat membahayakan keselamatan warga yang tinggal di bawah lereng bukit, mengingat risiko terjadinya bencana banjir dan longsor sewaktu-waktu jika dibiarkan berlanjut.
Kami dan seluruh pengurus Dewan Pimpinan Cabang Komite Wartawan Indonesia Kabupaten Pringsewu mengucapkan banyak terima kasih kepada Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila, yang telah menanggapi pelaporan dari kami secara terbuka dan bertanggung jawab.”
Hingga berita ini dirilis, masyarakat masih menunggu tindak lanjut lebih lanjut dari Wakil Bupati beserta instansi berwenang, guna memastikan penanganan kasus ini berjalan secara transparan, adil, dan tidak pandang bulu.
