Updateperistiwa.com، Fakta mencengangkan terungkap langsung di Pekon Karangsari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu: pembangunan gedung baru berukuran 10 x 25 meter di lingkungan SMK Muhammadiyah Pagelaran berjalan secara sembunyi-sembunyi, melanggar seluruh aturan hukum, serta mempertaruhkan nyawa siswa, warga sekolah, dan pekerja di wilayah Kabupaten Pringsewu. Proyek ini jelas merupakan proyek siluman yang tidak memiliki dasar hukum sama sekali.
*FAKTA TEGAS DI LAPANGAN*
1. TIDAK ADA IZIN, TIDAK ADA TANDA: Tidak ditemukan papan informasi proyek, tidak ada Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta tidak tercatat di Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu maupun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pringsewu.
2. PENANGGUNG JAWAB SAMAR-SAMAR: Saat ditanya awak media siapa pemborong atau pihak yang bertanggung jawab, para pekerja hanya menjawab singkat: "Proyek ini milik sekolah". Tidak ada penjelasan lebih lanjut, tidak ada nama pelaksana, dan pengawas teknis sengaja tidak hadir menghindari konfirmasi.
3. KUALITAS MEMBAHAYAKAN: Adukan beton yang digunakan hanya berbanding 1 semen : 9 kerikil : 2 pasir — jumlah semen sangat minim — dipadukan dengan besi cor ukuran 16 mm. Komposisi ini sama sekali tidak memenuhi standar keamanan, menjadikan bangunan ini berisiko tinggi runtuh sewaktu-waktu.
4. MENGABAIKAN KESELAMATAN: Seluruh pekerja di lokasi bekerja tanpa helm, sepatu pengaman, dan alat pelindung diri wajib lainnya. Keselamatan nyawa mereka tidak dijamin sama sekali.
"Ini bukan sekadar pelanggaran administrasi. Ini adalah tindakan sengaja membahayakan nyawa anak-anak sekolah di Kabupaten Pringsewu. Bagaimana mungkin gedung tempat belajar dibangun dengan campuran yang jauh di bawah standar? Jika benar milik sekolah, di mana perencanaan, izin resmi, dan pengawasannya? Siapa yang berani main-main dengan keselamatan generasi penerus kita?" tegas perwakilan masyarakat Pekon Karangsari.
*PELANGGARAN HUKUM YANG JELAS*
- Pasal 12 jo Pasal 18 UU Tipikor: Pengelolaan dana tidak jelas dan kerugian akibat material tidak sesuai spesifikasi merupakan tindak pidana korupsi.
- UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja: Kewajiban menyediakan alat pelindung diri dan menjamin keselamatan kerja wajib dipenuhi.
- UU Cipta Kerja jo PP No. 16 Tahun 2021: Pembangunan wajib memiliki izin PBG dan memenuhi standar teknis bangunan.
- Standar Nasional Indonesia (SNI): Rasio adukan beton yang digunakan tidak memenuhi syarat keamanan bangunan sekolah.
DESAKAN TEGAS KEPADA PIHAK BERWENANG:
1. HENTIKAN SEKARANG JUGA seluruh pekerjaan di lokasi.
2. UNGKAP FAKTA LENGKAP: Siapa pemilik resmi, sumber dana, pelaksana teknis, dan bukti kelengkapan izin kepada warga Kabupaten Pringsewu.
3. USUT TUNTAS: Lakukan penindakan hukum tegas bagi pihak yang menyembunyikan informasi, menggunakan material buruk, dan melanggar aturan.
Masyarakat Kabupaten Pringsewu tidak akan diam membiarkan pelanggaran yang mempertaruhkan nyawa anak-anak.
