Updateperistiwa.com, Keberadaan pabrik pengolahan padi yang berdiri di Pekon Patoman, tepatnya di perbatasan dengan Pekon Padang Rejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. Secara lebih rinci, lokasinya berada di pertengahan areal persawahan, persis di jalur arah menuju Pekon Padang Rejo. Aktivitas penggilingan padi di tempat ini menimbulkan gangguan serius, karena debu dan sekam padi yang dihasilkan menumpuk hingga menggunung serta berterbangan tidak beraturan ke mana-mana.
Keluhan warga semakin menguat lantaran debu dan sekam yang beterbangan bebas itu menempel pada tubuh, pakaian, serta saluran pernapasan. Akibatnya, banyak warga yang merasakan gatal-gatal pada kulit, gangguan pernapasan ringan, dan lingkungan sekitar menjadi kotor serta tidak sehat. Kondisi ini terasa sangat mengganggu mengingat jalur tersebut menjadi akses utama yang dilewati petani, warga, hingga anak sekolah setiap harinya.
“Setiap lewat situ, debu dan sekamnya tebal sampai terbang kemana-mana, bahkan menumpuk sampai menggunung di sekitar pabrik. Kalau kena badan jadi gatal dan panas, kalau terhirup terasa sesak. Padahal jalur ini harus dilalui setiap hari,” ungkap salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Merespons keluhan tersebut, awak media langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan dan verifikasi. Dari pantauan di lokasi, terlihat jelas bahwa pabrik beroperasi tanpa dilengkapi sistem pengendalian debu yang memadai. Sekam dan butiran halus hasil penggilingan padi dibiarkan menumpuk begitu saja hingga menggunung dan mudah terbang terbawa angin ke jalan raya dan areal persawahan di sekitarnya.
Untuk memastikan keabsahan usaha tersebut, awak media berupaya menghubungi Saudara Doni yang diduga sebagai pemilik atau pengelola pabrik melalui sambungan telepon. Namun, upaya konfirmasi tidak dapat dilakukan karena nomor telepon yang tertera dalam keadaan tidak aktif. Ketidakjelasan informasi dan tidak ditemukannya tanda-tanda dokumen perizinan yang dipajang di lokasi semakin memperkuat dugaan bahwa pabrik ini diduga tanpa izin resmi baik izin usaha maupun izin lingkungan dari instansi berwenang.
*DASAR HUKUM DAN PASAL YANG DITERAPKAN*
Kegiatan usaha tersebut diduga melanggar ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:
- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Pasal 28 ayat (1): Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia;
- Pasal 34 ayat (1): Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki izin lingkungan;
- Pasal 72 ayat (1): Setiap orang yang melanggar kewajiban memiliki izin lingkungan dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp3 miliar;
- Pasal 87: Setiap pelaku usaha wajib mengendalikan pencemaran lingkungan agar tidak melampaui baku mutu yang ditetapkan.
- UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Pasal 12: Setiap penanam modal wajib memenuhi persyaratan perizinan usaha yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
-
- UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
-
- Pasal 136: Dilarang melakukan perbuatan yang dapat mengganggu kelancaran dan keamanan lalu lintas, termasuk menimbulkan debu berlebih yang menghalangi pandangan pengguna jalan.
-
- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
-
- Mengatur kewajiban pengusaha memasang alat pengendalian pencemaran udara serta mengelola limbah padat dan debu agar tidak mengganggu masyarakat sekitar.
-
- Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
-
- Menetapkan bahwa setiap usaha pengolahan hasil pertanian wajib memiliki izin operasional dan izin lingkungan sebelum memulai kegiatan.
*TUNTUTAN WARGA DAN HARAPAN*
Warga meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Lingkungan Hidup, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pringsewu segera turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kelengkapan izin dan dampak lingkungannya.
“Kalau memang berizin, harusnya ada cara mengelola sekam dan debunya supaya tidak mengganggu kami. Tapi kalau terbukti tanpa izin resmi, maka kegiatan harus segera dihentikan sampai memenuhi semua persyaratan dan tidak merugikan lingkungan serta kesehatan warga,” tegas warga.
Masyarakat juga berharap aparat penegak hukum bertindak tegas sesuai aturan yang berlaku, demi menjamin kesehatan dan kenyamanan warga yang menjadi hak dasar setiap penduduk.
Hingga berita ini dirilis, pihak pengelola pabrik belum dapat memberikan keterangan resmi. Awak media tetap membuka ruang tanggapan jika pihak terkait bersedia memberikan penjelasan.
