Updateperistiwa.com,Hingga batas waktu yang ditentukan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu, Dr. Supriyanto, S.Pd., M.Pd., sama sekali belum memberikan tanggapan maupun klarifikasi resmi terkait temuan dugaan penyimpangan mutu pembangunan ruang kelas baru di SMP Negeri 4 Pringsewu. Proyek senilai Rp 220.000.000,- terus berjalan tanpa perbaikan, padahal hasil pengamatan langsung di lokasi membuktikan mutu pekerjaan jauh di bawah standar keselamatan dan tidak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan.
Karena sikap diam dan temuan fakta yang mencolok, DPC Komite Wartawan Indonesia (KWI) Kabupaten Pringsewu menegaskan akan melanjutkan pemantauan serta segera menyerahkan laporan resmi ke instansi berwenang.
*KEJELASAN PENTING: DANA RP 220 JUTA SANGAT CUKUP DI KABUPATEN PRINGSEWU*
Berdasarkan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Kabupaten Pringsewu Tahun 2026 dan harga pasar konstruksi yang berlaku:
- Ukuran bangunan nyata: 7 meter × 9 meter = 63 m² — lebih luas dari standar minimal ruang kelas SMP.
- Biaya wajar bangunan sekolah yang aman dan kokoh: Berkisar Rp 3.500.000 – Rp 4.200.000,- per meter persegi.
- KESIMPULAN JELAS: Anggaran Rp 220 Juta SANGAT CUKUP BAHKAN LEBIH untuk membangun ruang kelas yang lengkap dan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). SAMA SEKALI TIDAK BOLEH dijadikan alasan untuk memangkas kualitas material.
*APA YANG SEHARUSNYA DIDAPAT DENGAN DANA TERSEBUT*
Dengan nilai anggaran tersebut di wilayah Pringsewu, masyarakat berhak mendapatkan bangunan yang lengkap:
1. Fondasi cakar ayam yang dalam dan kokoh menopang beban bangunan seluas 63 m²
2. Struktur kolom dan balok beton bertulang dengan besi minimal 13 mm – 16 mm
3. Campuran adukan beton wajib 1 bagian Semen : 2 bagian Pasir : 3 bagian Kerikil/Batu Pecah
4. Dinding batako/batu bata merah berkualitas, plesteran halus, dan cat tembok
5. Lantai keramik, pintu dan jendela lengkap dengan kusen yang kuat
6. Rangka atap dan genteng standar sekolah, serta instalasi listrik dan saluran air yang siap pakai
*KETERANGAN LENGKAP HASIL PENGAMATAN DI LAPANGAN*
Tim DPC KWI Pringsewu telah turun langsung memantau kondisi pekerjaan di lokasi, dan menemukan fakta nyata sebagai berikut:
1. Ukuran bangunan: Terukur langsung 7 meter × 9 meter, namun pekerjaan berjalan dengan terburu-buru dan terlihat asal jadi.
2. Kondisi campuran adukan: Kami tidak menemukan kerikil sama sekali di lokasi. Hanya tersedia semen, pasir kuning kehitaman, batu pondasi, dan besi coran. Campuran yang digunakan hanya 1 bagian semen dicampur dengan 4 bagian pasir, kandungan semennya sangat sedikit dan jauh dari standar yang diwajibkan.
3. Ukuran besi: Yang terpasang di kolom dan balok hanya berukuran 10 mm dan 12 mm, terlihat tipis dan kurang kokoh untuk menopang bangunan seluas 63 m².
4. Tidak ada pengawas: Selama tim berada di lokasi, sama sekali tidak ditemukan petugas pengawas lapangan dari dinas maupun konsultan pengawas. Para pekerja yang ada di lokasi pun menyatakan tidak mengetahui siapa penanggung jawab teknis proyek ini.
5. Papan proyek dikosongi: Papan informasi proyek yang seharusnya terpasang di lokasi justru tidak mencantumkan nilai anggaran, waktu pelaksanaan, dan sumber dana secara jelas.
*PERBANDINGAN JELAS: STANDAR VS FAKTA DI LAPANGAN*
Bagian Pekerjaan STANDAR YANG WAJIB DIPAKAI FAKTA YANG DITEMUKAN DI LOKASI RISIKO YANG TERJADI
Pondasi & Beton 1 Semen : 2 Pasir : 3 Kerikil Hanya 1 Semen : 4 Pasir, tanpa kerikil Beton sangat lemah, tidak padat, rawan retak dan roboh
Besi Struktur Minimal 13 mm – 16 mm Hanya 10 mm & 12 mm Tidak tahan gempa, tidak kuat menopang beban bangunan
Pengawasan Wajib ada pengawas teknis di lokasi setiap saat Sama sekali tidak ada pengawas Tidak ada jaminan mutu, pekerjaan berjalan tanpa arahan
*PELANGGARAN PERATURAN YANG TERJADI*
1. Data proyek disembunyikan: Melanggar Pasal 10 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Tidak ada pengawasan: Melanggar Pasal 64 UU No. 1 Tahun 2024 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mewajibkan pengawasan berjenjang di lokasi.
3. Mutu bangunan di bawah standar: Melanggar Pasal 33 UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang mewajibkan standar teknis dan keselamatan bangunan.
4. Membahayakan keselamatan: Berpotensi melanggar Pasal 388 KUHP Baru perbuatan yang membahayakan nyawa orang lain.
5. Dugaan penyimpangan anggaran: Berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 64 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) tentang permufakatan jahat dan tindak pidana korupsi.
*PERNYATAAN TEGAS KETUA DPC KWI PRINGSEWU*
"Kami sudah cek langsung di lokasi: tidak ada kerikil sama sekali, campurannya pun hanya 1 semen berbanding 4 pasir. Ini jauh di bawah standar keselamatan yang diwajibkan.
Dengan dana Rp 220 juta seharusnya material lengkap dan campuran sesuai aturan. Faktanya kerikil tidak ada, semen sangat sedikit, berarti jelas ada yang dipangkas atau diselewengkan. Ini bukan masalah dana kurang, tapi sengaja mengurangi mutu demi keuntungan pribadi.
Kami menuntut penjelasan resmi: Ke mana perginya kerikil dan sisa anggaran? Siapa yang berani membangun ruang kelas dengan campuran yang sangat berbahaya begini? Kami tidak akan berhenti sampai ada kejelasan penuh," tegas Neki Irawan.
*LANGKAH YANG AKAN DILAKSANAKAN*
1. Terus mendokumentasikan perkembangan dan mutu pekerjaan di lapangan.
2. Menyerahkan laporan resmi kepada:
Inspektorat Kabupaten Pringsewu
Kepolisian Resor Pringsewu
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pringsewu
Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu
3. Meminta penghentian sementara mutlak sampai verifikasi mutu teknis dan administrasi selesai.
4. Menuntut bukti kesesuaian material lengkap, campuran adukan, serta spesifikasi dengan anggaran yang telah disepakati.
Kami akan terus menjaga hak masyarakat dan keselamatan warga sekolah.
