Updateperistiwa.com, PRINGSEWU – Penggunaan anggaran miliaran rupiah pada beberapa kegiatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan publik. Nilai anggaran yang cukup besar mendorong dilakukannya pengawasan oleh masyarakat dan media guna memastikan pengelolaan keuangan daerah berlangsung secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.(07/07/2026)
Berdasarkan data yang dihimpun Media Citra Hukum Group, sedikitnya terdapat lima kegiatan dengan total anggaran sekitar Rp6.379.034.530, yaitu:
Belanja makan dan minum sebesar Rp1.031.053.000 untuk 62 paket.
Jasa konsultansi perencanaan WC dan ruang SD sebesar Rp1.045.471.000 untuk 25 paket.
Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp1.807.607.250 untuk 2 paket.
Belanja modal mebel sebesar Rp1.445.428.680 untuk 3 paket.
Belanja modal peralatan permainan sebesar Rp1.049.473.600 untuk 1 paket.
Kelima kegiatan tersebut menjadi perhatian karena menggunakan APBD yang berasal dari uang masyarakat sehingga penggunaannya perlu dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Media Citra Hukum Group telah melakukan upaya konfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu melalui pesan WhatsApp. Konfirmasi tersebut berisi permintaan klarifikasi mengenai dasar kebutuhan, rincian pelaksanaan, efektivitas penggunaan anggaran, hingga indikator keberhasilan masing-masing kegiatan.
Dalam konfirmasi tersebut, media meminta penjelasan mengenai rincian kegiatan makan dan minum senilai lebih dari Rp1 miliar, termasuk jumlah peserta, biaya per orang, lokasi kegiatan, durasi, serta manfaat konkret terhadap peningkatan mutu pendidikan.
Media juga meminta klarifikasi mengenai penggunaan anggaran jasa konsultansi perencanaan WC dan ruang SD yang mencapai lebih dari Rp1 miliar. Pertanyaan difokuskan pada dasar kebutuhan penggunaan jasa konsultan, nilai setiap paket, output pekerjaan yang dihasilkan, serta alasan penggunaan konsultan untuk pekerjaan yang secara teknis tergolong sederhana.
Selain itu, belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat juga dimintakan penjelasan mengenai jenis barang, jumlah penerima manfaat, nilai bantuan yang diterima setiap penerima, dasar penetapan penerima, serta mekanisme penyaluran agar tepat sasaran.
Untuk belanja modal mebel dan peralatan permainan, media meminta penjelasan mengenai jenis barang, jumlah unit, harga satuan, lokasi penempatan, dasar analisis kebutuhan, serta langkah yang dilakukan untuk memastikan harga pengadaan tetap wajar dan sesuai prinsip efisiensi.
Media juga meminta penjelasan mengenai mekanisme pengawasan internal, evaluasi efektivitas anggaran, dan komitmen Dinas Pendidikan dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan apabila di kemudian hari terdapat temuan dari aparat pengawas yang berwenang.
Panglima DPC GRIB Jaya Kabupaten Pringsewu, Eddi Rembo, menyatakan organisasinya mendukung penuh pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah.
"Kami akan terus mengawal aspirasi masyarakat agar penggunaan anggaran daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Audit yang dilakukan oleh lembaga berwenang harus berjalan secara terbuka sehingga masyarakat memperoleh kepastian mengenai penggunaan uang daerah," ujarnya.
Menurut Eddi Rembo, pengawasan publik merupakan bagian dari upaya mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan tidak dimaksudkan untuk mendahului hasil pemeriksaan lembaga yang berwenang.
Permintaan klarifikasi tersebut mengacu pada sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengatur fungsi pers dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak masyarakat memperoleh informasi publik.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menegaskan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi yang telah dilakukan Media Citra Hukum Group melalui aplikasi WhatsApp.
Apabila tanggapan atau klarifikasi disampaikan di kemudian hari, redaksi akan memuatnya sebagai bagian dari pemenuhan hak jawab sesuai Kode Etik Jurnalistik.(Tim)
#Pringsewu #DinasPendidikan #APBD2025 #AuditTransparan #KeterbukaanInformasi #GoodGovernance #MediaCitraHukumGroup #GRIBJayaPringsewu #KontrolSosial #Akuntabilitas
