PENGECOran DIBONGKAR SETELAH TERBONGKAR, NAMUN TANGGUNG JAWAB HUKUM TETAP BERLAKU

PENGECOran DIBONGKAR SETELAH TERBONGKAR, NAMUN TANGGUNG JAWAB HUKUM TETAP BERLAKU

update peristiwa
Selasa, 30 Juni 2026



updateperistiwa.com, Menyusul pemberitaan yang telah tersebar luas dan diketahui khalayak, Kuswanto selaku asisten lapangan Dapur MBG Pasir Ukir, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu mengirimkan bukti dokumentasi berupa gambar kepada awak media. Melalui keterangannya, ia mengklaim bahwa pengecoran saluran yang digunakan sebagai saluran pembuangan limbah dapur telah dibongkar total dan dikembalikan ke kondisi semula.
 

Sebelumnya, tindakan tersebut dilakukan dengan mencaplok separuh badan saluran drainase milik desa tanpa izin resmi. Akibatnya, ruang aliran air menyempit drastis, daya tampung berkurang, dan secara nyata menimbulkan potensi risiko genangan hingga banjir yang mengancam keselamatan serta kenyamanan warga. Pembongkaran ini baru dilakukan setelah kasus terungkap dan mendapatkan sorotan publik, bukan sebagai langkah pencegahan atau atas dasar kepatuhan hukum sejak awal.
 

Perlu ditegaskan: pembongkaran sepihak dan pengembalian kondisi bukan berarti kasus selesai atau tanggung jawab hukum gugur. Tindakan ini hanyalah kewajiban pemulihan akibat perbuatan melanggar hukum, bukan penghapus kesalahan yang telah dilakukan. Keabsahan pemulihan tetap harus diverifikasi dan diakui secara resmi.
 
 *DASAR HUKUM YANG TETAP BERLAKU*
 
- UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air — Pasal 33 & 57: Dilarang keras mengubah bentuk, merusak, atau menyempitkan saluran air umum tanpa izin tertulis dari instansi berwenang.
- 
- Pemulihan kondisi saluran harus sesuai standar teknis dan mendapat pengesahan; pelanggaran tetap dikenai sanksi pidana dan denda.
- 
- UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa — Pasal 89 & 113: Setiap penguasaan, perubahan, atau pemanfaatan aset desa tanpa persetujuan resmi adalah tindakan yang melanggar kewenangan dan kepentingan umum. Pemulihan fisik tidak secara otomatis menghapus pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran yang sudah terjadi.
- 
- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup — Pasal 32, 69 & 98: Setiap kegiatan usaha wajib memiliki izin lingkungan dan izin pembuangan limbah. Meskipun aliran sudah dihentikan, pelanggaran karena beroperasi tanpa dokumen sah tetap dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
 

*TINDAK LANJUT*

Pemerintah Pekon Pasir Ukir bersama Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup segera melakukan pengecekan menyeluruh dan pengukuran teknis;

Memastikan lebar, kedalaman, serta kemiringan saluran benar‑benar pulih dan berfungsi optimal seperti kondisi awal;

Meminta pernyataan tertulis dan jaminan resmi dari pihak pengelola agar tidak mengulangi perbuatan yang merugikan aset dan kepentingan umum;

Kasus baru dinyatakan selesai sepenuhnya setelah ada laporan verifikasi dan pengesahan tertulis dari pihak berwenang, bukan hanya berdasarkan laporan sepihak.