DANA PUAP GAPOKTAN TANJUNG DALOM RATUSAN JUTA MANGKRAK DIPERTANYAKAN: KETUA SULIT DITEMUI DAN DIDUGA RANGKAP JABATAN MELANGGAR ATURAN

DANA PUAP GAPOKTAN TANJUNG DALOM RATUSAN JUTA MANGKRAK DIPERTANYAKAN: KETUA SULIT DITEMUI DAN DIDUGA RANGKAP JABATAN MELANGGAR ATURAN

update peristiwa
Rabu, 17 Juni 2026


updateperistiwa.com, Pengelolaan dan pemanfaatan dana Program Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) bernilai ratusan juta rupiah di wadah Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Pekon Tanjung Dalom, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, kini menjadi sorotan tajam warga sekitar. Meski program telah berjalan cukup lama, namun sampai saat ini belum terlihat hasil nyata maupun perkembangan kegiatan yang dapat dinikmati masyarakat, seolah‑olah dana tersebut mangkrak.
 
Ketua GAPOKTAN Pekon Tanjung Dalom, Nur Siman, diketahui juga berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Perairan Kabupaten Pringsewu. 

Fakta ini memunculkan masalah hukum tersendiri, karena menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 67 Tahun 2016 Pasal 22 Ayat 2 Huruf d, salah satu syarat mutlak pengurus GAPOKTAN adalah tidak boleh berstatus PNS, TNI/Polri, maupun perangkat desa. Selain itu, ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta PP No. 11 Tahun 2017 juga melarang PNS merangkap jabatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan atau mengganggu tugas pokoknya.
 
Kondisi ini diperparah dengan sulitnya memperoleh penjelasan langsung dari Nur Siman. Saat awak media berupaya mengonfirmasi melalui sambungan telepon maupun pesan WhatsApp, tidak ada jawaban atau respon sama sekali. Selain itu, upaya mendatangi kediamannya pun mengalami kendala, karena beliau sangat sulit ditemui secara langsung.
 
Ketiadaan informasi, tidak terlihatnya wujud usaha, serta status kepengurusan yang terindikasi tidak memenuhi syarat, menimbulkan kecurigaan mendalam di kalangan warga. Masyarakat mempertanyakan ke mana perginya dana ratusan juta yang bersumber dari negara tersebut, serta siapa yang sebenarnya bertanggung jawab menjamin akuntabilitas penggunaannya. Padahal, dana PUAP merupakan aset publik yang wajib dikelola oleh pengurus yang sah secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
 
*Berdasarkan ketentuan yang berlaku*
 
- Undang‑Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 88: mewajibkan kelembagaan petani dan pengelola keuangan bersifat transparan, akuntabel, dan dapat diaudit.
- 
- Peraturan Menteri Pertanian No. 67 Tahun 2016: menegaskan bahwa kepengurusan GAPOKTAN harus nyata, aktif, dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program, serta dilarang bagi PNS.
- 
- UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: penyalahgunaan wewenang atau ketidakjelasan alur dana negara dapat dikategorikan perbuatan yang merugikan keuangan negara.
 
Selaku awak media, kami akan terus berupaya mencari kejelasan data dan bukti pertanggungjawaban terkait pengelolaan dana PUAP tersebut. Mengingat jabatan ganda yang diemban ketua GAPOKTAN bertentangan dengan aturan, hal ini pun menjadi poin krusial yang harus ditindaklanjuti instansi berwenang. Jika sampai batas waktu yang wajar tidak ada penjelasan maupun bukti nyata, berkas hasil penelusuran akan disusun lengkap untuk diserahkan ke Dinas Pertanian, Inspektorat Kabupaten Pringsewu, serta Tim Tipikor, guna ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku.
 
Sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi maupun penjelasan tertulis dari pihak pengurus GAPOKTAN Pekon Tanjung Dalom, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu.  (  Team  )