Kepada Yth.
Kepala Bidang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)
Di
Tempat
Dengan hormat,
Kami, masyarakat dan pihak yang berkepentingan dari Pekon Ambarawa, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, menyampaikan surat terbuka ini guna melaporkan dan meminta pemeriksaan menyeluruh terkait dugaan penyalahgunaan, manipulasi data laporan anggaran serta penyimpangan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Kepala Pekon Ambarawa, Bapak Al Huda.
Berdasarkan informasi, data yang diperoleh dari narasumber yang terpercaya serta keterangan dari Bendahara Pekon Ambarawa, Bapak Ahmad Rohmadi, terdapat indikasi kuat adanya pelanggaran hukum dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran dana desa selama periode tahun 2022 hingga 2025. Data transaksi dan realisasi anggaran yang kami peroleh adalah sebagai berikut:
DATA REALISASI ANGGARAN DANA DESA TAHUN 2022 – 2025
TAHUN 2022
- Pembuatan Poster Baliho Informasi penetapan LPJ APBDes untuk Warga: Rp 3.000.000
- Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan LPJ APBDes untuk Warga: Rp 29.380.000
- Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan LPJ APBDes untuk Warga: Rp 6.000.000
- Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa: Rp 12.000.000
- Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa: Rp 22.647.000
TAHUN 2023
- Pembuatan Jaringan Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa: Rp 17.800.000
- Pembuatan Jaringan Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa: Rp 1.068.000
- Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa: Rp 12.000.000
- Pembuatan Jaringan Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa: Rp 12.000.000
- Pembuatan Poster Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga: Rp 65.550.000
- Pembuatan Poster Baliho Informasi penetapan LPJ APBDes untuk Warga: Rp 3.000.000
TAHUN 2024
- Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa: Rp 20.800.000
- Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa: Rp 12.000.000
- Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan LPJ APBDes untuk Warga: Rp 3.000.000
- Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan LPJ APBDes untuk Warga: Rp 13.200.000
- Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan LPJ APBDes untuk Warga: Rp 29.700.000
- Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan LPJ APBDes untuk Warga: Rp 49.950.000
TAHUN 2025
- Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa: Rp 12.000.000
- Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa: Rp 15.800.000
- Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan LPJ APBDes untuk Warga: Rp 81.000.000
Berdasarkan keterangan resmi dari Bendahara Pekon Ambarawa, Bapak Ahmad Rohmadi, terungkap fakta bahwa realisasi anggaran yang tercatat dalam laporan resmi tidak sesuai dengan penggunaan dana yang sebenarnya. Sebagian besar anggaran yang dialokasikan untuk pembuatan jaringan instalasi komunikasi dan informasi lokal desa serta pembuatan poster/baliho informasi justru digunakan untuk keperluan pribadi dan pembayaran rutin, antara lain:
- Pembayaran layanan Wi-Fi sebesar Rp 600.000 per bulan
- Pembayaran tagihan listrik sebesar Rp 300.000 per bulan
- Perpanjangan domain dan web desa sebesar Rp 5.000.000 per tahun
- Pembuatan baliho hanya sebanyak 1 lembar dengan biaya Rp 700.000 per tahun
- Pembayaran gaji operator website sebesar Rp 1.000.000 per bulan
Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar, mengingat nilai anggaran yang tercatat dalam laporan mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah, namun penggunaan dana yang sebenarnya hanya untuk kebutuhan operasional sehari-hari dan jumlah yang jauh lebih kecil. Selain itu, meskipun terdapat banyak indikasi ketidaksesuaian antara laporan anggaran dengan kenyataan di lapangan, pemantau dan pengawas dari Kecamatan Ambarawa menyatakan bahwa pelaporan anggaran berjalan lancar tanpa adanya catatan perbaikan atau temuan penyimpangan.
Kepala Pekon Ambarawa, Bapak Al Huda, saat dihubungi melalui telepon dan WhatsApp tidak memberikan penjelasan atau keterangan apapun terkait permasalahan yang diangkat ini.
Dana desa merupakan sumber pendanaan yang bersumber dari keuangan negara dan merupakan hak milik seluruh warga masyarakat yang diperuntukkan bagi pembangunan desa, peningkatan kesejahteraan, serta pelayanan publik. Setiap penyalahgunaan, manipulasi data laporan, dan penyimpangan dalam pengelolaannya merupakan tindakan yang merugikan keuangan negara dan melanggar hukum. Oleh karena itu, kami memohon dengan hormat kepada pihak TIPIKOR Kejaksaan Negeri Kabupaten Pringsewu untuk:
1. Melakukan pemeriksaan, penyelidikan, dan penelusuran bukti secara menyeluruh dan objektif terhadap pengelolaan anggaran dana desa di Pekon Ambarawa periode 2022–2025;
2. Menggali seluruh informasi, dokumen, dan keterangan dari pihak yang terkait untuk memastikan kebenaran dugaan penyalahgunaan dan manipulasi laporan anggaran;
3. Jika terbukti terdapat unsur tindak pidana korupsi atau pelanggaran hukum lainnya, segera memproses kasus ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Memberikan informasi yang transparan dan akurat kepada masyarakat mengenai hasil pemeriksaan dan tindak lanjut yang dilakukan.
Kami juga meminta dukungan dan perhatian dari para awak media untuk mengawal proses penanganan kasus ini, memastikan bahwa permasalahan ini dilaporkan secara resmi, terbuka, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku demi terwujudnya keadilan dan kebenaran.
Kami siap memberikan keterangan, dokumen pendukung, dan segala informasi yang diperlukan untuk mendukung proses pemeriksaan ini. Kami berharap masalah ini dapat diselesaikan dengan tegas dan adil demi menjaga integritas pengelolaan keuangan publik serta melindungi hak-hak seluruh warga Pekon Ambarawa.
Demikian surat terbuka ini kami sampaikan. Atas perhatian, perlakuan, dan tindak lanjut yang akan diberikan, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
Pringsewu, 13 Mei 2025
Hormat kami,
DPC KWI Pringsewu
Neki Irawan
0895-4154-17195
Tembusan:
1.Bupati Pringsewu
2.Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pringsewu
3.Dewan Pengawas Keuangan Daerah Kabupaten Pringsewu
