LAPOR PAK GUBERNUR: SMK & SMP BUDI UTAMA PRINGSEWU MASIH PUNGUT BIAYA PENDIDIKAN DI TENGAH KUCURAN DANA BOS

LAPOR PAK GUBERNUR: SMK & SMP BUDI UTAMA PRINGSEWU MASIH PUNGUT BIAYA PENDIDIKAN DI TENGAH KUCURAN DANA BOS

update peristiwa
Jumat, 29 Mei 2026


Updatepristiwa.Com, PRINGSEWU, 27-05-2026 – Praktik dugaan pungutan liar atau pungli di dunia pendidikan kembali menjadi sorotan tajam masyarakat. Beberapa masyarakat setempat meminta kepada awak media untuk turun langsung dan mengecek kebenaran bahwa pihak sekolah SMK dan SMP Budi Utama yang beralamat di Jalan Asri Nomor 6, Pekon Fajarisuk, Kabupaten Pringsewu, Lampung, masih saja memberlakukan berbagai jenis pembayaran kepada siswa, meliputi pembayaran daftar ulang, pembayaran SPP bulanan, pembayaran pengambilan rapor, hingga pembayaran ujian.
 

Kecaman dan protes keras muncul dari masyarakat karena faktanya, SMK dan SMP Budi Utama diketahui merupakan lembaga pendidikan yang tercatat sebagai penerima aktif anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang nilainya mencapai Rp 1.417.420.000 (Lebih dari 1,4 Miliar Rupiah) dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, yang bersumber dari pemerintah pusat.
 

Padahal, jika merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seluruh item biaya yang dipungut tersebut seharusnya sudah sepenuhnya ditanggung dan tercover oleh anggaran negara, sehingga sama sekali tidak boleh dibebankan kembali kepada masyarakat maupun siswa.
 

Saat awak media turun ke lapangan dan menanyakan langsung keberadaan salah satu siswi SMK Budi Utama, ia membenarkan adanya pembayaran yang selama ini melekat di sekolah tersebut.
 

"Iya benar Mas, kami memang harus membayar SPP setiap bulannya sebesar Rp 125.000, lalu kalau mau mengambil rapor juga ada biayanya Rp 150.000. Kalau untuk pembayaran daftar ulang dan biaya ujian saya tidak tahu berapa nominal pastinya, karena itu orang tua kami yang langsung membayarkannya ke sekolah," ungkap siswi tersebut dengan jujur.
 

Berikut adalah rincian lengkap data anggaran Dana BOS yang telah diterima kedua sekolah tersebut dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, yang seharusnya sudah cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan pendidikan dan membebaskan siswa dari segala jenis pungutan:
 

📊 DATA LENGKAP ANGGARAN DANA BOS SEKOLAH BUDI UTAMA
 
Alamat: Jl. Asri No. 6, Pekon Fajarisuk, Kabupaten Pringsewu, Lampung
 
🔴 SMK BUDI UTAMA
 
TOTAL KESELURUHAN DANA BOS DITERIMA (2020 – 2025): Rp 1.048.640.000
 
Rincian Tahunan:
 

- 2020: Rp 192.000.000 (3x Pencairan) – Sudah ada anggaran untuk: Daftar Ulang, Administrasi Sekolah, Biaya Ujian/Evaluasi, dan Honor Guru
- 2021: Rp 168.640.000 (3x Pencairan)
- 2022: Rp 166.400.000 (3x Pencairan)
- 2023: Rp 174.400.000 (2x Pencairan)
- 2024: Rp 182.400.000 (2x Pencairan)
- 2025: Rp 164.800.000 (2x Pencairan) – Di dalam rincian tertulis jelas pos: "Penerimaan Peserta Didik Baru", "Kegiatan Asesmen", dan "Administrasi Kegiatan Sekolah" yang kesemuanya sudah dibayai negara.
 
🔴 SMP BUDI UTAMA
 
TOTAL KESELURUHAN DANA BOS DITERIMA (2020 – 2025): Rp 368.780.000
 
Rincian Tahunan:
 
- 2020: Rp 61.820.000 (3x Pencairan) – Sudah ada anggaran untuk: Daftar Ulang, Administrasi Sekolah, Biaya Ujian/Evaluasi, Pemeliharaan Sarana, dan Honor Guru
- 2021: Rp 60.170.000 (3x Pencairan)
- 2022: Rp 67.100.000 (3x Pencairan)
- 2023: Rp 64.900.000 (2x Pencairan)
- 2024: Rp 75.900.000 (2x Pencairan)
- 2025: Rp 85.800.000 (2x Pencairan) – Di dalam rincian tertulis jelas pos: "Penerimaan Peserta Didik Baru", "Kegiatan Asesmen", Pengembangan Perpustakaan, Pemeliharaan Sarana, dan "Administrasi Kegiatan Sekolah" yang kesemuanya sudah dibayai negara.
 

Terkait adanya pungutan tersebut, awak media sempat mengkonfirmasi langsung kepada Kepala Sekolah SMP Budi Utama, Ibu Dwi Agustini Yusuf. Di mana beliau membenarkan bahwa pihaknya masih melakukan penarikan pembayaran berupa daftar ulang, SPP bulanan, biaya pengambilan rapor, hingga biaya ujian kepada setiap siswa.
 

Dwi Agustini Yusuf beralasan, "Kami masih melakukan penarikan pembayaran-pembayaran tersebut karena menurut pertimbangan kami, anggaran Dana BOS yang kami terima setiap tahunnya dirasa belum mencukupi untuk menutupi seluruh kebutuhan operasional, terutama untuk pembayaran gaji para guru honorer yang ada di sekolah ini," ungkapnya membenarkan.
 

Secara regulasi dan aturan yang berlaku, Dana BOS dialokasikan secara khusus untuk membiayai seluruh kebutuhan operasional sekolah. Mulai dari biaya administrasi pendaftaran, penyediaan buku pelajaran, alat tulis kantor dan ujian, hingga pemeliharaan sarana prasarana pendidikan. Oleh sebab itu, adanya penarikan uang SPP dan biaya ujian di sekolah yang berstatus penerima BOS dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan anggaran pendidikan.
 

Berikut adalah landasan hukum dan peraturan yang secara tegas dilanggar oleh pihak sekolah:
 
1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam aturan ini dijelaskan secara rinci bahwa Dana BOS wajib digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan, termasuk administrasi peserta didik (daftar ulang), penyelenggaraan penilaian/ujian, dan biaya pengelolaan dokumen pendidikan. Aturan ini TEGAS MELARANG sekolah memungut biaya kepada orang tua murid untuk pos-pos yang sudah dibiayai Dana BOS.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada Pasal 31 Ayat 4, yang menyatakan bahwa biaya pendidikan selain gaji pendidik dan biaya investasi penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah ditanggung oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menegaskan hak warga negara mendapatkan pendidikan yang terjangkau bahkan gratis.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, yang mengamanatkan agar pemerintah mengalokasikan dana untuk menjamin terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara dan melarang adanya pungutan yang tidak sesuai peraturan yang berlaku.
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pungutan yang dilakukan padahal sudah ada anggaran negara masuk dalam indikasi penyalahgunaan wewenang dan ketidaktransparanan pengelolaan keuangan negara, yang dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana sesuai Pasal 12 huruf e UU Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) jika terbukti ada penyalahgunaan anggaran.
 
⚠️ FAKTA MENYIMPANG: ANGGARAN SUDAH ADA, TAPI DIPUNGUT LAGI
 
Dari rincian data di atas, terbukti secara sah dan jelas bahwa pos-pos biaya yang selama ini dipungut paksa di SMK maupun SMP Budi Utama, yaitu biaya daftar ulang, biaya administrasi, biaya pengambilan rapor, hingga biaya ujian, SEBENARNYA SUDAH TERMASUK DALAM PENGGUNAAN DANA BOS yang cair setiap tahun.
 
Artinya, sekolah mendapatkan uang dari negara untuk membiayai hal-hal tersebut, namun di sisi lain memungut lagi uang untuk pos yang sama dari masyarakat. Hal ini merupakan indikasi kuat terjadinya tumpang tindih pemasukan dana yang sangat mencurigakan dan melanggar prinsip akuntabilitas serta transparansi keuangan negara.
 
Terlebih lagi, jika dikaitkan dengan alasan kekurangan dana untuk gaji guru honorer yang disampaikan Ibu Dwi Agustini Yusuf, hal ini justru semakin mempertanyakan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah. Pasalnya, dalam rincian penggunaan Dana BOS sebagaimana tercantum dalam peraturan, pembayaran honor tenaga kependidikan dan guru honorer yang memenuhi syarat juga merupakan salah satu pos yang dibolehkan dan dialokasikan dari anggaran negara tersebut.
 
📢 TINDAK LANJUT DAN PERNYATAAN TEGAS DARI DPC KOMITE WARTAWAN INDONESIA KABUPATEN PRINGSEWU
 
Merespons maraknya praktik ini dan meluasnya laporan serupa dari berbagai kalangan, DPC Komite Wartawan Indonesia Kabupaten Pringsewu di bawah pimpinan Ketua Neki Irawan beserta seluruh jajaran kepengurusan, mengeluarkan pernyataan resmi, tegas, dan terbuka untuk seluruh masyarakat Kabupaten Pringsewu.
 
Ketua DPC Komite Wartawan Indonesia Kabupaten Pringsewu, Neki Irawan didampingi seluruh pengurus, menegaskan sikap lembaganya terkait dugaan pelanggaran aturan penggunaan dana BOS dan praktik pungutan liar ini.
 
"Kami tegaskan atas nama DPC Komite Wartawan Indonesia Kabupaten Pringsewu bersama seluruh kepengurusan, apabila ditemukan sekolah swasta lain di wilayah Kabupaten Pringsewu yang masih memungut pembayaran sama seperti yang dilakukan SMK dan SMP Budi Utama – yaitu masih memungut biaya daftar ulang, SPP, administrasi pengambilan rapor, atau biaya ujian – padahal sekolah yang bersangkutan sudah menerima penyaluran Dana BOS dari pemerintah, silakan segera hubungi dan laporkan ke sekretariat DPC Komite Wartawan Indonesia Kabupaten Pringsewu," tegas Neki Irawan.
 
Pihak DPC Komite Wartawan Indonesia Kabupaten Pringsewu yang dipimpin Neki Irawan bersama seluruh jajaran pengurus menegaskan komitmennya, "Kami siap turun langsung melakukan pengecekan, verifikasi data, dan akan kami laporkan secara resmi ke pihak berwenang, Inspektorat Daerah, serta Dinas Pendidikan Provinsi Lampung agar pelanggaran ini ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Kami tidak akan membiarkan ada praktik pungutan liar yang merugikan rakyat di tengah anggaran pendidikan yang sudah disiapkan negara untuk kepentingan peserta didik. Komitmen kami bersama seluruh pengurus adalah menjaga hak publik dan transparansi anggaran negara."
 
Atas temuan dan keluhan ini, masyarakat berharap Gubernur Lampung segera merespons dan memerintahkan tim audit independen untuk menelusuri aliran dana lebih dari 1,4 MILYAR RUPIAH yang telah diterima kedua sekolah ini selama kurun waktu 6 tahun terakhir.
 
Masyarakat mendesak, jika terbukti ada penyalahgunaan anggaran atau ketidaksesuaian laporan, maka pihak sekolah wajib mengembalikan seluruh dana yang telah dipungut, dicabut izin operasionalnya, serta diproses hukum sesuai aturan yang berlaku.
 
Hingga berita ini diterbitkan, tim awak media masih berupaya maksimal menghubungi pihak yayasan pengelola maupun Kepala Sekolah SMK Budi Utama untuk meminta tanggapan serta klarifikasi resmi terkait transparansi penggunaan anggaran di sekolah tersebut.