Pringsewu – Dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) di pekon tanjung anom kecamatan ambarawa kabupaten pringsewu tidak membuat epek jera bagi oknum oknum Kepala pekon yang memanfaatkan Dana Desa untuk memperkaya diri,sudah cukup banyak Kepala pekon yang tersandung kasus korupsi Dana Desa sampai ke jeruji besi penjara,seharus nya menjadi epek jera bagi oknum oknum Kepala pekon yang nakal yang menghalalkan segala cara untuk memperkaya diri dengan menyalahgunakan anggaran Dana Desa. (04/03/2026)
Salah satunya Kembali mencuatnya Dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) yang melibatkan Kepala tanjung anom Kabupaten pringsewu , mencuat ke permukaan.Beberpa Masyarakat setempat yang tidak mau di publikasikan namanya menuding adanya dugaan indikasi mark-up anggaran dalam beberapa bidang pengerjaan di antaranya anggaran pembuatan jaringan instalasi komunikasi dan informasi desa dan anggaran pembuatan poster baliho informasi penetapan LPJ APBDes untuk warga yang dinilai tidak transparan.
Menurut beberapa warga yang enggan disebutkan namanya, penggunaan Dana Desa diduga tidak dikelola dengan baik dan tidak terbuka oleh muhyidin selaku kepala pekon tanjung anom kecamatan ambarawa tidak pernah memberi penjelasan rinci tentang realisasi anggaran ini kepada masyarakat.Hal ini melindungi kecurigaan adanya penyimpangan,” ujar nara sumber tersebut.
Diduga terdapat beberapa bidang pekerjaan yang menurut beberpa narasumber warga yang disinyalir telah terjadi penyelewengan dana yang di lakukan oleh muhyidin selaku Kepala tanjung anom kecamatan Ambarawa kabupaten pringsewu ,pada pencairan Dana Desa
*Tahun 2022*
Pembuatan Poster Baliho Informasi penetapan LPJ APBDes untuk Warga, Rp 52.460.000
Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp 3.000.000
Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp 3.000.000
Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp 7.440.000
Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp 12.000.000
Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan Instalasi Komunikasi dan Informasi
Rp 45.295.000
*Tahun 2023*
Pembuatan Jaringan Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp 12.000.000
Pembuatan Jaringan Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp 22.840.000
Pembuatan Poster Baliho Informasi penetapan LPJ APBDes untuk Warga,Rp 64.680.000
Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa Rp 12.500.000
*Tahun 2024*
Pembuatan Jaringan Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp 26.400.000
Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp 7.000.000
Pembuatan Poster Baliho Informasi penetapan LPJ APBDes untuk Warga, Rp 100.000.000
Pembuatan Poster Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, Rp 1.680.000
Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa Rp 50.000.000
*Tahun 2025*
Pembuatan Jaringan Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp 6.000.000
Pembuatan Jaringan Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp 25.400.000
Pembuatan Poster Baliho Informasi penetapan LPJ APBDes untuk Warga,Rp 6.371.000
Pembuatan Poster Baliho Informasi penetapan LPJ APBDes untuk Warga,Rp 1.680.000
Hal ini juga diperkuat dengan harapan agar pengawasan terhadap alokasi Dana Desa lebih ditingkatkan.
Karna pada umumnya anggaran pembuatan jaringan instalasi komunikasi itu pembayaran wifi,hosting,smar vilege dan anggaran pembuatan poster baleho informasi penetapan LPJ APBDes untuk warga itu pembuatan poster baleho realisasi anggaran dana desa setiap tahun nya minim 2 PCS.
Masyarakat merasa hak mereka sebagai penerima manfaat tidak terpenuhi akibat dugaan penyimpangan tersebut. Keberadaan dana yang sejatinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa justru berpotensi disalahgunakan.
Namun, hingga berita ini diturunkan,muhyidin Kepala tanjung anom serta sekdes Ahmad belum dapat di konfirmasi untuk memberikan keterangan terkait penggunaan anggaran dana desa tahun 2022-2025
Masyarakat Pekon tanjung anom kecamatan Ambarawa kabupaten pringsewu berharap agar kasus ini segera ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum (APH).
Awak media bersama beberpa rekan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan beberapa Ormas yang ada di Provinsi Lampung akan segera melaporkan terkait dugaan korupsi Dana Desa (DD) yang melibatkan muhyidin Kepala pekon tanjung anom.( Tim )
