Pringsewu – Pengelolaan anggaran BUMDes Pekon Tanjung Anom, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Lampung, menjadi sorotan tajam masyarakat. Transparansi penggunaan anggaran tahun 2025 dipertanyakan, menyusul dugaan adanya sejumlah kejanggalan dalam pengelolaannya.
Sorotan tersebut mencuat setelah warga melaporkan dugaan ketidakterbukaan pengelolaan BUMDes kepada awak media. Warga menilai informasi terkait penggunaan dana tidak disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, padahal anggaran bersumber dari Dana Desa yang merupakan uang negara.
Pada Rabu (4/3/2026), awak media melakukan konfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada Ketua BUMDes Pekon Tanjung Anom. Dalam keterangannya, ia mengaku baru menjabat sekitar satu bulan setengah.
“Saya menjabat ketua BUMDes baru satu bulan setengah. Saya menerima anggaran dari Dana Desa Pemerintah Pekon Tanjung Anom sebesar Rp176.000.000 yang dibelanjakan untuk pembelian tujuh ekor sapi,” ujarnya.
Namun, ketika ditanya lebih lanjut mengenai proses pembelian tujuh ekor sapi tersebut mulai dari mekanisme pengadaan, harga per ekor, hingga pihak penjual ketua BUMDes justru mengaku tidak mengetahui secara rinci.
“Saya tidak tahu soal pembelian sapi itu. Saya terima beres. Yang beli sapi Pak Lurah sama Sekdes,” katanya.
Pernyataan tersebut memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. Secara normatif, pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan usaha BUMDes berada di bawah kewenangan pengurus BUMDes, termasuk ketua.
Pengakuan “terima beres” tanpa mengetahui proses pengadaan dinilai berpotensi menyalahi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.
Lebih lanjut, saat dikonfirmasi mengenai proses serah terima jabatan dari ketua sebelumnya, ia juga mengaku tidak mengetahui secara detail.
“Soal itu saya kurang tahu, tanya saja sama Pak Lurah, beliau yang lebih tahu,” tambahnya.
Kondisi ini semakin memperkuat kekhawatiran warga terkait tata kelola BUMDes. Masyarakat menilai perlu ada penjelasan terbuka mengenai:
Mekanisme pengadaan tujuh ekor sapi;
Dasar penetapan harga;
Dokumen pertanggungjawaban;
Berita acara serah terima jabatan;
Serta posisi aset BUMDes saat ini.
Warga Pekon Tanjung Anom berharap Inspektorat Kabupaten Pringsewu segera turun tangan melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan BUMDes tahun anggaran 2025. Mereka menegaskan, jika dalam pemeriksaan ditemukan adanya penyimpangan, agar diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Pekon Tanjung Anom belum memberikan keterangan resmi terkait mekanisme pembelian sapi dan proses pengelolaan anggaran tersebut.
(MM)
