Pringsewu – Dugaan rangkap jabatan mencuat di Pekon Candi Retno, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. Seorang oknum perangkat desa yang menjabat sebagai Kepala Dusun (Kadus) berinisial Solihun diduga merangkap jabatan sebagai Ketua Gapoktan Jaya Karya.
Informasi yang dihimpun, Solihun selain berstatus sebagai aparatur pekon juga disebut-sebut menjabat sebagai Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Jaya Karya. Rangkap jabatan tersebut dinilai tidak patut dan berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
Diduga Bertentangan dengan Peraturan
Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani, pada Pasal 22 ayat (2) huruf d disebutkan bahwa salah satu syarat menjadi pengurus Poktan atau Gapoktan adalah tidak berstatus sebagai aparat, PNS, maupun pamong desa.
Selain itu, dugaan rangkap jabatan ini juga disinyalir bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 51, yang pada pokoknya melarang perangkat desa merangkap jabatan pada lembaga yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terlebih jika lembaga tersebut menerima bantuan dari APBN atau APBD.
Aturan tersebut dibuat untuk mencegah konflik kepentingan serta penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan anggaran dan program pemerintah.
Pengakuan dan Keterangan Berbeda
Saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp pada 26 Februari 2026, Solihun mengakui dirinya menjabat sebagai Ketua Gapoktan Jaya Karya. Namun ia menyebut baru sekitar tiga bulan menjabat dan saat ini baru mengikuti pelatihan pembuatan pupuk cair organik.
Berbeda dengan keterangan tersebut, Wasiman selaku Ketua Kelompok Tani di Pekon Candi Retno menyatakan bahwa Solihun sudah menjabat sebagai Ketua Gapoktan Jaya Karya kurang lebih lima tahun.
Perbedaan keterangan ini semakin memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat.
Warga Kecewa, Siap Lapor ke Inspektorat
Sejumlah warga Pekon Candi Retno mengaku kecewa atas dugaan rangkap jabatan tersebut.
“Kami sangat mengecam tindakan oknum perangkat desa yang diduga merangkap jabatan. Ini bukan hanya melanggar aturan, tapi juga merusak kepercayaan masyarakat,” ujar salah satu warga.
Melalui awak media, warga menyampaikan bahwa mereka berencana melaporkan persoalan ini ke Inspektorat Kabupaten Pringsewu serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) apabila yang bersangkutan tidak segera mengundurkan diri dari salah satu jabatan.
Seorang pengamat pemerintahan desa setempat menegaskan, apabila dugaan tersebut terbukti, oknum perangkat desa dapat dikenakan sanksi administratif hingga pemberhentian.
“Jika benar terjadi rangkap jabatan yang melanggar aturan, ini bisa dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran administratif dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Dinas PMD wajib turun tangan memberikan pembinaan atau sanksi sesuai ketentuan,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Pekon Candi Retno maupun Pemerintah Kecamatan Pagelaran terkait langkah yang akan diambil.
( MM )
