EMPAT PEKON DI PRINGSEWU DILAPORKAN! DPC KWI KIRIM SURAT TERBUKA KE INSPEKTORAT, DUGAAN PENYELEWENGAN DANA DESA 2022–2025 MENCAPAI RATUSAN JUTA

EMPAT PEKON DI PRINGSEWU DILAPORKAN! DPC KWI KIRIM SURAT TERBUKA KE INSPEKTORAT, DUGAAN PENYELEWENGAN DANA DESA 2022–2025 MENCAPAI RATUSAN JUTA

update peristiwa
Selasa, 10 Februari 2026


Pringsewu – Updateperistiwa.com | 11 Februari 2026

Dugaan penyimpangan Dana Desa kembali mencuat di Kabupaten Pringsewu. Kali ini, empat pekon di Kecamatan Pringsewu yakni Pekon Fajar Agung Barat, Fajar Agung Induk, Podomoro, dan Margakaya menjadi sorotan setelah Dewan Pimpinan Cabang Komite Wartawan Indonesia (DPC KWI) Kabupaten Pringsewu melayangkan surat terbuka kepada Inspektorat Kabupaten Pringsewu.

Surat tersebut disampaikan oleh Neki Irawan selaku perwakilan DPC KWI Pringsewu dan dikirim pada 11 Februari 2026.

DPC KWI menduga adanya penyelewengan Dana Desa Tahun Anggaran 2022, 2023, 2024 hingga 2025, dengan indikasi:
Proyek pembangunan embung desa diduga fiktif atau tidak selesai.
Dugaan mark-up anggaran jaringan komunikasi (wifi).
Dugaan penggelembungan anggaran pembuatan baliho APBDes.
Ketidaksesuaian realisasi pemeliharaan balai desa dengan nilai anggaran.
Nilai anggaran yang dipersoalkan mencapai ratusan juta rupiah di masing-masing pekon.

Empat pekon di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu:
Pekon Fajar Agung Barat
Pekon Fajar Agung Induk
Pekon Podomoro
Pekon Margakaya

Laporan disampaikan oleh:
DPC KWI (Dewan Pimpinan Cabang Komite Wartawan Indonesia) Kabupaten Pringsewu,
diwakili oleh Neki Irawan, mengatasnamakan aspirasi masyarakat.

Surat terbuka tersebut tertanggal 11 Februari 2026 dan ditujukan kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Pringsewu.

Menurut DPC KWI, terdapat ketidaksesuaian antara nilai anggaran yang tercantum dalam LPJ Dana Desa dengan kondisi fisik di lapangan serta standar kewajaran biaya.

Selain itu, pihak pelapor mengaku telah mencoba meminta klarifikasi kepada perangkat desa, namun tidak memperoleh jawaban yang memuaskan. Bahkan disebutkan kepala pekon sulit ditemui dan dihubungi.

Melalui surat terbuka tersebut, DPC KWI meminta Inspektorat:
Melakukan audit investigatif terhadap penggunaan Dana Desa 2022–2025.
Menindak tegas apabila ditemukan pelanggaran sesuai PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Membuka hasil pemeriksaan secara transparan kepada publik.
Surat tersebut juga ditembuskan kepada:
Bupati Pringsewu
Kejaksaan Negeri Pringsewu
Polres Pringsewu (Unit Tipikor)

📄 BERIKUT ISI SURAT TERBUKA SECARA LENGKAP

SURAT TERBUKA
Kepada Yth,
Bapak/Ibu Kepala Inspektorat Kabupaten Pringsewu
Di Tempat

Perihal: Laporan Dugaan Penyelewengan Dana Desa Tahun Anggaran 2022/2023/2024/2025 4 pekon di kecamatan Pringsewu kabupaten Pringsewu.

Dengan hormat,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini DPC KWI (Dewan Pimpinan Cabang Komite Wartawan Indonesia )kabupaten Pringsewu, Neki Irawan mewakili masyarakat merasa perlu menyampaikan surat terbuka ini.

Hal ini dikarenakan adanya dugaan penyalahgunaan anggaran dana desa yang dilakukan oleh oknum Kepala Pekon Fajar Aung Barat,Fajar Agung Induk ,Podomoro dan Margakaya yang merugikan masyarakat dan negara.

Adapun beberapa indikasi penyelewengan yang kami temukan, di antaranya:
1.Proyek Pembangunan Fiktif: Anggaran Pembangunan Embung Desa yang tercantum dalam LPJ Dana Desa
Tahun 2022/2023/2024/2025
Pekon Fajar Agung Barat
Rp 297.420.0000
Pekon Fajar Agung Induk
Rp.104.885000
Fisik tidak ada tidak selesai atau fiktif
2.Mark-up
Penggelembungan Anggaran: Pembayaran Pembuatan Jaringan instalasi Komunikasi serta Anggaran Pembuatan Poster Baliho APBDes
Pekon Fajar Agung Barat:
Wifi : Rp.122.786.550
Baliho :Rp. 108.500.000
Fajar Agung induk:
Wifi : Rp.65.700.000
Baliho : Rp.68.600.000
Pekon PodoMoro:
Wifi: Rp.148.850.000
Baliho Rp.160.500.000
Pekon Margakaya:
Pemeliharaan Gedunga Prasarana Balai Desa Balai Kemasyarakatan Rp.151.300.000
Hanya direalisasikan untuk renovasi WC, pengecatan dan pembuatan ukiran ruang pelayanan.
Baliho Rp.64.500.000
Realisasi pembayaran Wifi Perbulan kurang Lebih Rp 300.000
Realisasi pembuatan baliho APBDes pertahun Rp 250.0000.Namun untuk pembayaran yang di anggarkan perbulan dan pertahun sangat besar/berlebihan tidak wajar dan tidak sesuai dengan standar daerah.

Kami telah mencoba menanyakan hal ini ke perangkat desa namun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dan tidak masuk aka,serta kepala pekon sangat susah untuk dihubungi dan ditemui.

Oleh karena itu melalui surat terbuka ini, kami memohon dengan sangat kepada Inspektorat Kabupaten kabupaten Pringsewu untuk:
1.Segera turun tangan dan melakukan audit investigatif terhadap penggunaan Dana Desa.
2.Menindak tegas oknum yang terbukti melakukan penyalahgunaan keuangan desa sesuai dengan PP No.12/2017.
3.Memberikan transparansi hasil pemeriksaan kepada publik.

Kami berharap Inspektorat dapat bekerja profesional dan transparan untuk menyelamatkan dana negara demi kesejahteraan warga.

Pringsewu 11 Februari 2026
Hormat kami,
Mewakili masyarakat


Neki Irawan
DPC KWI Pringsewu.

Tembusan:
1.Bupati Kabupaten Pringsewu
2.Kejaksaan Negeri Kabupaten Pringsewu
3.Polres (Unit Tipikor)Kabupaten Pringsewu

Jika dugaan tersebut terbukti, maka berpotensi melanggar:
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (pengelolaan keuangan desa wajib transparan dan akuntabel).
Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa seluruh dugaan tersebut masih memerlukan audit dan pembuktian resmi dari aparat pengawas internal pemerintah maupun aparat penegak hukum.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak redaksi masih berupaya mengonfirmasi kepada Kepala Pekon Fajar Agung Barat, Fajar Agung Induk, Podomoro, dan Margakaya serta Inspektorat Kabupaten Pringsewu guna memperoleh klarifikasi dan hak jawab sebagaimana diatur dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik.

Apabila terdapat klarifikasi resmi, redaksi akan memuatnya secara proporsional dan berimbang.(Tim)