Proyek Irigasi Rp48 Miliar BBWS Mesuji Sekampung Disoal, Pekerja dan Pemasok Mengaku Haknya Tertahan

Proyek Irigasi Rp48 Miliar BBWS Mesuji Sekampung Disoal, Pekerja dan Pemasok Mengaku Haknya Tertahan

update peristiwa
Senin, 12 Januari 2026


LAMPUNG | UpdatePeristiwa.com – Proyek rehabilitasi jaringan irigasi di bawah kendali Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung, Kementerian Pekerjaan Umum, Tahun Anggaran 2025, kini menjadi perhatian serius publik.

 Proyek bernilai sekitar Rp48 miliar itu diduga menyisakan persoalan mendasar, mulai dari progres pekerjaan hingga pemenuhan hak pekerja dan kewajiban pembayaran kepada pemasok material.
Anggaran puluhan miliar rupiah tersebut dialokasikan untuk rehabilitasi 33 titik daerah irigasi yang tersebar di delapan kabupaten di Provinsi Lampung.

 Pelaksanaan kegiatan dipercayakan kepada PT Brantas Abipraya (Persero) melalui mekanisme penunjukan langsung, dengan masa kontrak 55 hari kalender sejak 7 November 2025.

Namun, di sejumlah lokasi proyek, ditemukan indikasi bahwa beberapa pekerjaan belum sepenuhnya rampung, meski masa kontrak telah berakhir. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya terkait efektivitas pengawasan serta kepatuhan pelaksana terhadap ketentuan kontrak.

Masalah kian mengemuka setelah muncul keluhan dari pekerja lapangan dan pelaku usaha penyedia material bangunan. Mereka mengaku hingga kini belum menerima pembayaran, meskipun pekerjaan telah berjalan dan sebagian material telah lama disuplai.
Beberapa keluhan yang dihimpun di lapangan antara lain:

Sejumlah pekerja menyatakan upah mereka belum dibayarkan, sehingga memicu keresahan dan ancaman penghentian aktivitas kerja.

Pemasok semen mengaku telah mengirim ribuan zak semen ke lokasi proyek, namun pembayaran belum juga direalisasikan.

Pemilik quarry batu dan pemasok pasir menyebut keterlambatan pembayaran telah berlangsung lebih dari tiga bulan tanpa kejelasan.

Keluhan serupa ditemukan di sejumlah titik proyek, di antaranya Way Langsep (Lampung Tengah), Sukadadi dan Way Lima (Pesawaran), dua lokasi di Kecamatan Pardasuka (Pringsewu), serta Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus.

Seorang koordinator lapangan yang ditemui awak media mengungkapkan bahwa para pekerja lintas lokasi telah menjalin komunikasi dan mempertimbangkan langkah bersama guna menuntut kejelasan.

“Kami sedang mengoordinasikan rekan-rekan. Ada rencana mendatangi kantor Balai Besar untuk meminta kepastian pembayaran dari pihak pelaksana,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan pekerja dari wilayah Way Manak, Kecamatan Pugung, menyatakan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan mogok kerja dan aksi unjuk rasa apabila persoalan tersebut tidak segera ditanggapi.

“Kalau tidak ada kejelasan, kami siap berhenti bekerja dan menyuarakan aspirasi secara terbuka,” katanya.

Para pekerja dan pemasok berharap BBWS Mesuji Sekampung dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek serta memastikan rekanan memenuhi kewajiban sesuai kontrak. Mereka menilai keterlambatan pembayaran tidak hanya berdampak pada buruh, tetapi juga memukul pelaku usaha kecil di daerah.

Hingga berita ini diterbitkan, UpdatePeristiwa.com masih berupaya mengonfirmasi pihak PT Brantas Abipraya (Persero) dan BBWS Mesuji Sekampung untuk memperoleh keterangan resmi terkait progres pekerjaan dan dugaan tunggakan pembayaran tersebut.(Tim)