Dana Desa Fajar Agung 2024 Disorot: Anggaran Infrastruktur, Embung, dan Kegiatan Non-Fisik Membengkak, Warga Nilai Tak Seimbang dengan Kondisi Lapangan

Dana Desa Fajar Agung 2024 Disorot: Anggaran Infrastruktur, Embung, dan Kegiatan Non-Fisik Membengkak, Warga Nilai Tak Seimbang dengan Kondisi Lapangan

update peristiwa
Kamis, 01 Januari 2026


Updateperistiwa.com, PRINGSEWU – Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 di Pekon Fajar Agung, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, menjadi sorotan publik. Berdasarkan data anggaran resmi, sejumlah pos belanja bernilai besar khususnya pada sektor infrastruktur, pemeliharaan, serta kegiatan pembinaan dan kesehatan dinilai tidak sebanding dengan dampak nyata yang dirasakan masyarakat di lapangan.(02/01/2026)

Sorotan ini menguat seiring ditemukannya pola penganggaran berulang pada jenis kegiatan yang sama dengan nilai signifikan, di luar pos Keadaan Mendesak.

Fokus Anggaran Bernilai Jumbo
Sejumlah alokasi Dana Desa 2024 yang menyita perhatian antara lain:
Pemeliharaan Embung Milik Desa sebesar Rp104.885.000, nilai yang tergolong besar untuk kegiatan pemeliharaan rutin.
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa yang dianggarkan berulang kali dengan total mencapai ratusan juta rupiah, di antaranya Rp109.945.000, Rp72.470.000, Rp48.845.000, dan Rp18.145.000.
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase) sebesar Rp59.850.000.
Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa sebesar Rp26.300.000.
Pembinaan PKK senilai Rp18.970.000 serta Pembinaan LKMD/LPM/LPMD sebesar Rp6.470.000.

Beragam kegiatan kesehatan seperti penyuluhan, posyandu, dan desa siaga kesehatan yang dianggarkan berulang dengan total puluhan juta rupiah.
Akumulasi nilai anggaran tersebut menunjukkan dominasi belanja pada sektor tertentu, namun tidak diikuti dengan laporan terbuka mengenai capaian kualitas dan manfaat jangka panjang.

Analisis Kejanggalan Anggaran
Secara tata kelola, Dana Desa wajib dikelola berdasarkan asas efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, pola penganggaran berulang pada kegiatan sejenis berpotensi menimbulkan:

Ketidakefisienan belanja, akibat tumpang tindih program.
Sulitnya pengawasan publik, karena kegiatan tersebar dalam banyak item.
Ketidakjelasan output, terutama pada kegiatan non-fisik dan pemeliharaan.
Kondisi tersebut dinilai rawan disalahgunakan apabila tidak disertai pengawasan ketat dan pelaporan yang terukur.

Dugaan Modus Operandi
Pengamat tata kelola keuangan desa menilai, pola yang kerap muncul dalam kasus serupa antara lain:
Pemecahan paket kegiatan dengan jenis pekerjaan yang sama.
Pengulangan anggaran pemeliharaan tanpa peningkatan kualitas aset.
Pelaksanaan kegiatan administratif dan pembinaan yang sulit diukur manfaat riilnya bagi masyarakat.
Praktik tersebut berpotensi membuka ruang penyimpangan jika tidak didukung bukti fisik dan administrasi yang kuat.

Sejumlah warga Pekon Fajar Agung menyampaikan kekecewaannya terhadap kondisi di lapangan. Salah satu warga menyatakan,
“Anggarannya besar, tapi hasilnya biasa saja. Jalan tetap cepat rusak, embung juga tidak terlihat perubahan signifikan. Kami hanya ingin dana desa benar-benar terasa manfaatnya.”

Pengamat kebijakan publik menegaskan bahwa pola belanja berulang dengan nilai besar wajib diaudit secara menyeluruh.

“Jika anggaran besar tidak sejalan dengan kualitas hasil, maka ada indikasi lemahnya perencanaan atau potensi penyalahgunaan kewenangan. Ini harus diuji secara hukum dan administratif,” ujarnya.

Apabila dalam pengelolaan Dana Desa tersebut ditemukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, maka dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya:
Pasal 2 ayat (1) tentang perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara.
Pasal 3 tentang penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan.

Desakan Audit dan Penegakan Hukum
Melihat besarnya anggaran serta indikasi ketidakseimbangan antara dana dan hasil, masyarakat mendorong Inspektorat Daerah, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh atas Dana Desa Pekon Fajar Agung Tahun Anggaran 2024, guna memastikan seluruh penggunaan dana sesuai aturan dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.

Ketika dikonfirmasi oleh awak media melalui WhatsApp Sekdes Pekon Fajar Agung menjawab "maaf saya masih ngurus perencanaan tahun 2026," ujar Sekdes Pekon Fajar Agung.

Pemberitaan ini disusun berdasarkan data anggaran dan keterangan warga serta pengamat. Redaksi menjunjung tinggi asas keberimbangan dan membuka ruang hak jawab sesuai ketentuan perundang-undangan.(Tim)