Pringsewu — updateperistiwa.com
Kebijakan pelarangan pembuangan limbah tinja dari mobil sedot WC swasta di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bumiayu, Kabupaten Pringsewu, memicu polemik serius. Pasalnya, kebijakan tersebut disebut belum memiliki dasar hukum resmi, namun sudah diberlakukan di lapangan. Jum’at (13/12/2025).
Informasi yang dihimpun Update Peristiwa menyebutkan, larangan itu disampaikan secara lisan oleh Kepala UPT (KUPT) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (PU). Ironisnya, hingga kini belum ada Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur secara resmi kebijakan tersebut.
Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan masalah baru, mulai dari terganggunya layanan sanitasi masyarakat hingga ancaman pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah secara tidak terkontrol.
Yang menjadi sorotan, larangan tersebut hanya diberlakukan terhadap mobil sedot WC milik swasta. Sementara itu, armada sedot WC milik Dinas PU justru tetap diperbolehkan membuang limbah tinja di TPA Bumiayu.
Seorang sumber yang enggan disebutkan identitasnya mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut memang telah berjalan meski aturan resminya belum ada.
“Untuk swasta memang tidak boleh buang ke TPA Bumiayu. Katanya Perbup-nya belum selesai. Tapi larangan itu sudah disampaikan langsung oleh KUPT,” ujarnya.
KUPT Dinas PU yang dimaksud diketahui bernama Firdaus. Namun saat dikonfirmasi awak media melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp, yang bersangkutan tidak memberikan jawaban hingga berita ini diterbitkan.
Sikap diam tersebut justru memunculkan tanda tanya besar terkait dasar kewenangan dan mekanisme kebijakan yang sudah terlanjur diterapkan.
Dampak dari kebijakan ini dirasakan langsung oleh para pelaku usaha sedot WC swasta. Mereka kehilangan lokasi pembuangan resmi, sementara kebutuhan masyarakat terhadap layanan sedot WC tetap berjalan setiap hari.
Jika kondisi ini dibiarkan tanpa solusi, sejumlah risiko serius mengintai, antara lain:
Limbah tinja berpotensi dibuang sembarangan
Ancaman pencemaran tanah, air, dan lingkungan
Gangguan kesehatan masyarakat
Ketimpangan perlakuan antara pelaku usaha swasta dan armada milik pemerintah
Kebijakan ini dinilai tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Pengelolaan limbah tinja menyangkut sanitasi publik dan keselamatan lingkungan, yang seharusnya diatur secara jelas, adil, dan transparan.
Di sisi lain, muncul pula pertanyaan terkait aktivitas mobil sedot WC milik PU yang disebut-sebut melakukan penyedotan limbah MBG, yang notabene berasal dari kegiatan non-pemerintah.
Sejumlah pertanyaan pun mengemuka:
Aturan apa yang menjadi dasar PU melakukan penyedotan limbah tersebut?
Limbah hasil sedotan dibuang ke mana?
Apakah ada tarif resmi, dan bagaimana mekanisme pengelolaan biayanya?
Hingga kini, belum ada penjelasan terbuka terkait hal tersebut.
Penerapan larangan tanpa regulasi tertulis dinilai sebagai kebijakan yang berisiko. Jika Perbup masih dalam proses, maka semestinya tidak ada kebijakan yang bersifat membatasi dan berdampak luas sebelum aturan resmi ditetapkan.
Padahal, sejumlah regulasi nasional secara tegas mengatur kewajiban negara dalam pengelolaan limbah, antara lain:
UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Tanpa dasar hukum yang jelas, kebijakan justru berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan lingkungan itu sendiri.
Pengelolaan limbah tinja bukan persoalan sepele. Ini menyangkut kesehatan publik, keberlanjutan lingkungan, dan roda ekonomi masyarakat kecil. Jika swasta dibatasi, maka solusi wajib disiapkan. Jika aturan belum ada, maka kebijakan semestinya belum diberlakukan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak KUPT Dinas PU belum memberikan klarifikasi resmi.
Tim media akan terus memantau dan mengawal perkembangan persoalan ini.
