Lampung Tengah – UpdatePeristiwa.com
Belasan lembaga dan lintas organisasi yang tergabung dalam Gerakan Lembaga Antar Lintas Organisasi Bersatu se-Kabupaten Lampung Tengah menggelar rapat untuk memantapkan rencana aksi damai di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah. Rapat tersebut berlangsung di Sekretariat PWRI setempat pada Kamis (9/10/2025).
Rencana aksi ini digagas sebagai bentuk ketidakpercayaan lembaga, organisasi, dan masyarakat Lampung Tengah terhadap kinerja Kejari dalam menangani laporan dan pengaduan yang dinilai lambat serta tidak tuntas.
Ketua Laskar Lamteng, Yunisa Putra, menjelaskan bahwa aksi damai tersebut merupakan bentuk kritik konstruktif terhadap kinerja Kejari Lamteng, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
“Kami merasa memiliki dan cinta terhadap Kabupaten ini. Karena itu, kami aliansi lembaga lintas organisasi di Lampung Tengah akan menyampaikan suara rakyat, mengkritik, dan mendesak agar pihak Kejari bekerja profesional, akuntabel, serta tidak berpihak pada kepentingan tertentu,” ungkap Yunisa.
Ia menambahkan, dalam aksi tersebut pihaknya akan membawa sejumlah isu strategis yang berkembang di Lampung Tengah. Salah satunya ialah dugaan gratifikasi aliran paket proyek di fraksi PDI Perjuangan Lampung Tengah yang dilaporkan oleh Laskar Lamteng, namun hingga kini belum menunjukkan perkembangan berarti.
“Laporan kami sudah berjalan lebih dari dua bulan, tetapi tidak ada progres. Baik pemberi maupun penerima dalam dugaan gratifikasi itu belum pernah dipanggil untuk dimintai keterangan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua PWRI Lampung Tengah Ferry Arief menilai bahwa saat ini roda pemerintahan daerah minim keterbukaan dan mulai menunjukkan gejala pembentukan dinasti politik di kursi-kursi strategis Pemkab Lamteng.
“Aksi yang akan kami lakukan murni merupakan suara lembaga, organisasi, dan masyarakat Lampung Tengah. Kami hanya ingin mencari kejelasan atas berbagai laporan dan aduan yang selama ini seolah menguap tanpa kepastian hukum,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ketua Lesper Bustamhadi menegaskan bahwa aksi ini tidak berafiliasi politik dan semata-mata mewakili keresahan masyarakat Lampung Tengah.
“Kalau bukan kita yang peduli dengan Lampung Tengah, siapa lagi? Kami ingin Kejari menjalankan tugasnya secara fokus dan terbuka, karena kewenangan besar tanpa pengawasan hanya akan menimbulkan ketidakpercayaan publik,” tukasnya.
Diketahui, aksi ini akan diikuti oleh 12 lembaga dan organisasi yang tergabung dalam Gerakan Lembaga Antar Lintas Organisasi Bersatu, di antaranya: Laskar Lamteng, PWRI, Basmi, Lesper, PGK, GMBI, IWO, LPPN-RI, Lembaga Aliansi, Bara JP, JMI, dan Fored.
(AP)
