LMPP Desak Penegak Hukum Usut Dana Desa Bayas Jaya 2024

LMPP Desak Penegak Hukum Usut Dana Desa Bayas Jaya 2024

update peristiwa
Jumat, 19 September 2025


UpdatePeristiwa.com, Pesawaran – Dugaan penyimpangan Dana Desa Bayas Jaya, Kecamatan Way Khilau, tahun anggaran 2024 sebesar Rp 1,3 miliar terus menuai sorotan. Setelah laporan investigasi media Update Peristiwa mengungkap sejumlah pos anggaran janggal, kini Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP) ikut angkat bicara.
Ketua Markas Anak Cabang (MAC) LMPP Kecamatan Way Khilau, Zulhaimi, mengecam keras dugaan praktik penyalahgunaan anggaran tersebut. Menurutnya, dana desa adalah hak masyarakat yang wajib dikelola secara transparan dan akuntabel.

“Kami dari LMPP Way Khilau mendesak agar aparat penegak hukum, mulai dari Inspektorat, Dinas PMD, hingga Kejaksaan Negeri dan Unit Tipidkor Polres Pesawaran segera turun tangan. Jangan sampai kasus ini dibiarkan berlarut, karena menyangkut kepentingan rakyat banyak,” tegas Zulhaimi, Kamis (19/09/2025).



Hal senada disampaikan Ketua LMPP Kabupaten Pesawaran, Deni Lukman, yang menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam melihat indikasi penyimpangan yang kian terang benderang.

“Kami mengecam keras jika benar ada mark up, kegiatan fiktif, atau manipulasi laporan. Dana Desa miliaran rupiah bukan untuk dipermainkan. Kami akan kawal sampai tuntas agar masyarakat Bayas Jaya mendapat haknya,” ujar Deni Lukman.



Menurutnya, laporan pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Bayas Jaya 2024 harus segera dipublikasikan sesuai amanat UU KIP Pasal 11 ayat (1) agar publik dapat menilai secara terbuka.

“Kalau pemerintah desa benar-benar bekerja, seharusnya tidak ada yang ditutup-tutupi. Transparansi adalah kunci. Bila ada penyalahgunaan, maka aparat penegak hukum wajib menindak sesuai UU Tipikor Pasal 2 dan 3,” tambahnya.

Dengan desakan LMPP ini, tekanan publik terhadap dugaan penyimpangan Dana Desa Bayas Jaya kian menguat. Kini bola panas ada di tangan Inspektorat, Dinas PMD, dan aparat penegak hukum untuk segera melakukan audit menyeluruh serta menindak tegas jika ditemukan pelanggaran hukum.