Pesawaran, UpdatePeristiwa.com – Dengan viralnya pemberitaan dugaan korupsi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pesawaran terkait belanja modal pengadaan laptop jenis LIBERA, Ketua Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP) Deni Lukman menyatakan siap mengawal kasus ini hingga ke meja hijau.
“Dunia pendidikan nggak boleh ada seperti ini. Pendidikan adalah awal tumbuhnya generasi muda yang pintar dan cerdas, aset negara di masa depan,” tegas Deni, Senin (16/6/2025).
Menurut Deni, dugaan kasus serupa juga sedang menimpa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada masa Menteri Nadiem Makarim dan tengah diproses secara hukum. Ia mengaku prihatin dengan kondisi di Disdikbud Pesawaran yang dinilai ikut-ikutan.
“Saya akan mengajak seluruh anggota LMPP untuk mengawal dugaan korupsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berupa laptop, serta dugaan pungli oleh oknum pejabat dinas ke kepala sekolah. Yang paling aneh, PPTK bisa lupa Juknis-nya seperti apa, bahkan lupa bulan pemilihan penyedianya. Ini sudah ngawur,” ujar Deni geram.
Anggaran Fantastis, Dugaan Aroma Busuk
Sebelumnya diberitakan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran pada tahun anggaran 2025 menggelontorkan dana sebesar Rp5 miliar dari APBD untuk pengadaan laptop di jenjang SD dan SMP. Program ini seharusnya bertujuan meningkatkan efisiensi anggaran, memperkuat produk dalam negeri (PDN), dan memastikan penggunaan anggaran pemerintah yang tepat guna (value for money).
Namun dugaan praktik menyimpang mulai mencuat. Indikasi awal menyasar pada produsen laptop yang diduga bukan bagian dari 13 produsen pemenang konsolidasi pengadaan laptop PDN nasional tahun anggaran 2024–2025 yang ditetapkan oleh LKPP. Selain itu, pemilihan vendor disebut dilakukan secara manual dan tidak sesuai metode e-purchasing. Spesifikasi barang juga disebut tidak sesuai.
Kepala Sekolah Mengeluh, Oknum Diduga Minta Uang Transport
Sejumlah kepala sekolah mengaku dimintai uang transportasi oleh oknum pejabat Disdikbud. Demi memenuhi permintaan tersebut, para kepala sekolah bahkan mengajak guru-guru untuk iuran agar sekolahnya bisa mendapatkan laptop untuk kegiatan belajar-mengajar.
Meski enggan disebutkan namanya, mereka menyatakan siap memberi kesaksian jika kasus ini naik ke proses hukum.
Keterangan para kepala sekolah inilah yang mendorong tim investigasi serta Sekretaris LSM Focus Corruption, Hariston, melakukan konfirmasi langsung ke Disdikbud Pesawaran pada Kamis (12/6/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Prananda Utama alias Tama selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan menyatakan bahwa mereka tidak pernah meminta uang, namun tidak menolak jika diberi.
“Kalau dikasih Rp100 ribu – Rp500 ribu ya kami ambil,” ujar Tama.
Sementara itu, Dani Husein selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terlihat kebingungan ketika ditanya juknis pelaksanaan kegiatan.
“E-Purchasing,” jawab Dani, padahal e-purchasing merupakan metode pemilihan penyedia, bukan juknis. Saat kembali ditanya, Dani mengaku lupa, bahkan lupa waktu pemilihan penyedia dilakukan. Padahal pekerjaan ini baru berlangsung beberapa bulan.
LSM Focus Corruption Akan Laporkan ke APH
Banyaknya kejanggalan mulai dari jenis barang yang tidak sesuai daftar produsen resmi LKPP, dugaan pungli terhadap kepala sekolah, hingga ketidaktahuan pejabat pelaksana membuat Sekretaris LSM Focus Corruption, Hariston, menyatakan akan melaporkan kasus ini kepada aparat penegak hukum (APH).
“Banyak pasal yang akan kami lampirkan. Salah satunya Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor. Pasal ini menjerat siapa saja yang memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara,” pungkas Hariston.
(Tim)
